Pemerintah RI Sudah Terbitkan Surat Utang Rp 1.050 Triliun

Jakarta - Sampai saat ini, total surat utang (obligasi) yang telah diterbitkan oleh pemerintah nilai mencapai sekitar Rp 1.050 triliun. Nilai ini mendominasi jumlah keseluruhan utang pemerintah yang sekitar Rp 1.650 triliun.

"Dari Rp 1.650 triliun, sebanyak Rp 1.050 triliun merupakan SBN (Surat Berharga Negara). Dari SBN, Rp 642 triliun adalah tradable (diperdagangkan). Dan dari Rp 642 triliun, sebesar Rp 195 triliun dimiliki oleh asing, jadi sekitar 30%," jelas Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Rahmat Waluyanto dalam diskusi Kementerian Keuangan dengan Forum Wartawan Ekonomi dan Moneter (FORKEM) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Sabtu (20/11/2010).

Rahmat mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengupayakan untuk mengurangi kepemilikan asing di SBN dari porsi 30% saat ini. Pemerintah ingin agar investor domestik lebih banyak porsinya di SBN.

Jika kepemilikan asing masih banyak dan terjadi krisis global, Rahmat menyatakan hal tersebut dapat berdampak penurunan harga SBN. Dampaknya untuk dalam negeri, lembaga keuangan yang memiliki SBN, asetnya akan anjlok.

"Dampaknya, yang SBN yang tradable nilainya akan terkoreksi, akan jatuh, berarti dampaknya terhadap lembaga keuangan yang memegang SBN. Nilainya jatuh, jadi asetnya jatuh. Kalau bank nilai asetnya jatuh maka modalnya tergerus. Jadi dampaknya besar sekali," jelasnya.

Jika harga SBN turun, maka investor asing otomatis akan melakukan aksi penjualan SBN secara besar-besaran. Kondisi ini bakal menyulitkan pemerintah mencari pembiayaan lewat SBN.

Untuk itu, pemerintah akan mengembangkan pasar menjadi pasar yang kuat dengan tingginya kepercayaan investor terhadap instrumen utang Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah mengakui belum bisa melepaskan diri dari utang sebagai sumber utama pembiayaan anggaran negara atau APBN. SBN merupakan salah satu instrumen utang yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai APBN.

(nia/dnl)