Curhat ke Wapres, BPR Minta OJK Tak Bikin Beban Tambahan

Jakarta - Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) meminta kepada Wakil Presiden Boediono agar tak mendapatkan beban biaya tambahan dari iuran yang nantinya akan dipungut oleh lembaga pengawas baru yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Perbarindo yang baru yakni Joko Suyanto usai bertemu Boediono di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (23/11/2010).

"Tadi juga disampaikan ke Wapres, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, pengaturan dan pengawasan ini nantinya beralih dari Bank Indonesia menjadi OJK. Diharapkan industri BPR tidak dibebani biaya apapun khususnya bagaimana ketika OJK nanti dijalankan," ujar Joko.

Kemudian, Joko meminta agar ada pengawasan dan pengaturan khusus kepada BPR karena karakteristiknya yang berbeda dari bank umum. "Artinya BPR diberikan ruang pengaturan secara khusus supaya bisa terus melakukan fungsi intermediasi dengan baik," katanya.

Sampai saat ini jumlah BPR di Indonesia mencapai 1.715 BPR yang tersebar di berbagai daerah. Untuk menghadapi persaingan dengan bank umum, Joko berharap adanya aturan yang melindungi BPR.

"Harapannya untuk kredit UKM Rp 100 juta ke bawah itu bisa dibina langsung oleh BPR, kalau bank umum melalui linked ke BPR. Lalu tercipta lembaga keuangan mikro, sehingga tercipta persaingan yang jelas dan sehat," tutup Joko.
(dnl/ang)