Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan, jika cadangan devisa RI kecil maka tidak akan ada kekuatan untuk mengendalikan jika terjadi sudden reversal.
"Nah kalau cadangan devisanya besar kan bisa menahan itu," tegas Darmin ketika ditemui di Gedung DPD-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait besarnya aliran dana asing ke Indonesia, Darmin mengatakan bank sentral telah mempunyai berbagai langkah-langkah berupa kebijakan dan antisipasi untuk menahan sudden reversal.
"Soal capital inflow memang perlu dilihat lebih jauh apakah saat ini jumlahnya terlalu besar? kalau iya maka akan ada kebijakan untuk memperlambatnya," ujar Darmin.
Ia mencontohkan, sudah ada beberapa kebijakan yang fungsinya memperlambat inflow yakni kebijakan kepemilikan SBI minimal satu bulan atau one month holding period.
"Nah tinggal dilihat lagi, kalau kecepatannya (inflow) terlalu besar maka akan kitta perbaiki lagi kebijakan ini," katanya.
Kedua, Darmin mengatakan bank sentral menilai perlunya ada langkah-langkah untuk memperdalam sektor keuangan untuk memanfaatkan masuknya capital inflow.
"Itu seperti mendorong untuk lebih banyak perusahaan swasta atau BUMN yang go public, menerbitkan obligasi dan mendorong lahirnya instrumen-instrumen keuangan yang memperluas dan memperdalam pasar keuangan," papar Darmin.
Darmin mengatakan, BI sudah memiliki alat proteksi diri yang cukup berlapis untuk menghadapi sudden reversal.
"Alat memproteksi diri itu sebetulnya juga berlapis mulai dari membuat kebijakan-kebijakan pruden serta membangun cadangan devisa yang cukup," katanya.
Hal ini, sambung Darmin pernah dilakukan sewaktu adanya krisis Yunan pada Mei 2010 lalu. Menurut Darmin depresiasi rupiah bisa ditekan, sehingga Indonesia depresiasi rupiahnya yang terkecil dibandingkan dengan negara seperti Korea, Malaysia dan Thailand.
"Kenapa? karena kita punya alat untuk proteksi diri tadi," ungkapnya.
Mantan Dirjen Pajak ini menambahkan, bank sentral telah melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menyiapkan berbagai opsi kebijakan untuk mengelola dana asing yang masuk.
"Namun itu belum bisa disampaikan, nanti sajalah," tutup Darmin.
(dru/qom)











































