BI: Bank Bermasalah Diberi Waktu Berbenah 2 Tahun

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan memberikan tenggat waktu bagi bank yang masuk dalam pengawasan intensif. Bank sentral memberikan waktu kepada bank untuk membenahi permasalahannya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah ketika ditemui di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/12/2010).

"Bank dalam  pengawasan intensif itu nantinya ada jangka waktu minimum, yakni satu tahun," ujar Halim.

Namun Halim mengatakan, jika bank tersebut berada dalam permasalahan yang tergolong 'kompleks' atau 'rumit' maka bank sentral memberikan jangka waktu hingga dua tahun.

"Jadi permasalahan yang kompleks itu biasanya terkait kredit dimana misalnya bank yang masuk dalam pengawasan khusus itu karena terkait sindikasi kredit maka itu jangka waktunya selama 2 tahun," tuturnya.

Lebih jauh Halim mengatakan, aturan tersebut dalam tahapan finalisasi dan akan segera diberlakukan dalam waktu dekat.

"Nantinya akan segera diberlakukan saat ini sedang dalam finalisasi," tukasnya.

Seperti diketahui, selama ini bank pengawasan intensif memang tidak ada tenggat waktunya. Bank khususnya pemegang saham dan pemilik serta manajemen tidak diberikan batasan waktu untuk memperbaiki bank-nya.

Dalam peraturan bank sentral, bank dalam pengawasan intensif ini dilakukan bank yang memenuhi yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Adapun, langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada Bank dengan status Pengawasan Intensif, antara lain:

• Meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia.
• Melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai.
• Meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
• Menempatkan pengawas dan atau pemeriksa BI pada Bank, apabila diperlukan.

Bagi bank dalam Pengawasan Intensif yang tidak menghasilkan perbaikan kondisi keuangan dan manajerial dan berdasarkan analisis BI diketahui bahwa bank tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bank yang memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai bank dengan status Pengawasan Khusus.

Di samping itu, apabila diperlukan, intensitas pemeriksaan langsung pada bank pada umumnya meningkat terutama dalam rangka memantau perkembangan kinerja berdasarkan komitmen dan rencana perbaikan yang disampaikan manajemen bank kepada BI.

(dru/dnl)