BTN Bidik Penyaluran Kredit Rp 30 Triliun

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menargetkan pemberian kredit baru di 2011 hingga Rp 30 triliun. Bank dengan pangsa Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) terbesar ini memproyeksikan kredit bisa tumbuh d iatas 17% tahun di 2011 ini.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama Bank BTN Iqbal Latanro ketika ditemui di Gedung BEI, Kompleks SCBD, Jakarta, Senin (03/01/2010).

"Kredit baru kita targetkan di tahun ini sebesar Rp 25-30 triliun atau tumbuh di atas 17%," jelas Iqbal.

Menurut Iqbal, dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2011 yang telah disampaikan ke Bank Indonesia (BI) pemberian kredit baru tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di tahun-tahun sebelumnya.

"Jika pada tahun-tahun sebelumnya Rp 21 triliun untuk kredit baru maka tahun ini kita optimis bisa lebih besar," terangnya.

Salah satu pendukung dana dari ekspansi kreditnya, Iqbal mengatakan akan diperoleh melalui sekuritisasi aset Kredit Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

"Kita optimisi dari sekuritisasi bisa memperoleh Rp 1 triliun," jelas Iqbal.

KIK-EBA BTN sendiri resmi dicatatkan di papan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (29/12/2010) pekan lalu.

KIK-EBA Danareksa BTN Kelas A bernilai Rp 750 miliar. KIK-EBA mendapatkan pernyataan efektif 23 Desember 2010, dengan tanggal penjatahan di 27 Desember 2010.

Tingkat bunga yang ditetapkan sebanyak 9,25% dengan frekuensi pembayaran bunga tiap 3 bulan serta akan jatuh tempo di 27 September 2019.

Dana yang terkumpul dari KIK-EBA tersebut akan digunakan untuk membiayai kredit perumahan yang menjadi prioritas BTN. Langkah itu sekaligus memecahkan masalah maturuty mismatch dalam pembiayan kredit kepemilikan rumah oleh BTN.EBA milik BTN telah dicatatkan untuk ketiga kalinya.

Pembeli KIK-EBA adalah dana pensiun, perusahaan sekuritas dan PT Sarana Multigriya Finance (SMF).

BI sendiri dalam 23 kebijakan yang baru dirilis memberikan aturan khusus dalam sekuritisasi aset KPR. Bank sentral mendorong bank dengan memberikan penerapan standar operasi administrasi sekuritisasi KPR.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong fungsi intermediasi bank secara lebih efisien dan transparan sekaligus mendukung akses masyarakat terhadap jasa keuangan (financial inclusion).

(dru/ang)