10 BPR Kena Sanksi BI Karena Bermodal Cekak

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terkena sanksi pemindahan wilayah karena bermodal cekak ada sebanyak 10 BPR. Jumlah bank tersebut jauh lebih baik dibandingkan pada bulan November 2010 yang sebanyak 285 bank.

"Di seluruh Indonesia tinggal 10 BPR dari semula 285 bank. It' s a great achievement," ujar Kepala Biro Humas Bank Indonesia, Difi Ahmad Johansyah ketika ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (4/1/2011).

Difi mengatakan, sanksi yang akan diberikan kepada BPR yang belum memenuhi modal harus pindah kantor ke wilayah yang sesuai dengan persyaratan modalnya.

"Dan mereka sudah setuju memindahkan wilayah operasionalnya," kata Difi.

Difi menerangkan, seluruh BPR di Indonesia harus bisa memenuhi aturan BI Nomor 8/26/PBI/2006 di 2010 soal permodalan.

Seperti diketahui, ketentuan tentang modal setor minimum BPR sebagaimana diamanatkan oleh PBI Nomor 8/26/PBI/2006 tentang BPR, dalam Pasal 4 secara jelas ditegaskan bahwa untuk pendirian BPR ditetapkan modal setor minimum sebagai berikut:

• Rp 5.000.000.000 untuk BPR di Wilayah Khusus Ibukota Jakarta;
• Rp 2.000.000.000 untuk BPR di ibukota Provinsi Jawa dan Bali, serta di wilayah Kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
• Rp 1.000.000.000 untuk BPR di ibukota Provinsi di luar Jawa dan Bali, serta BPR di Provinsi Jawa dan Bali di luar wilayah yang disebutkan pada huruf a dan b;
• Rp 500.000.000 untuk BPR di luar wilayah yang disebutkan pada huruf a, b, dan c 

Ketentuan tersebut harus dipenuhi sampai batas akhir pemenuhan setoran modal pada 31 Desember 2010

(dru/dnl)