Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam pertemuan tahunan perbankan 2011 (Bankers Dinners) di Gedung Bank Indoneisa, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat malam (22/1/2011).
"Bailout itu mungkin perlu ketika krisis, namun pengalaman membuktikan, hal itu menimbulkan kekeruhan baru, baik dari sisi ekonomi, komplikasi politik dan masalah hukum. Kita memerlukan pencegahan dan memiliki pertahanan modal yang kuat," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berpendapat penguatan sistem pengawasan industri perbankan dan pendalaman industri melalui konsolidasi tetap menjadi faktor penentu keberhasilan melewati krisis ditengah persaingan global. Modal perbankan mungkin mencukup untuk menggerakkan sendi-sendi perekonomian nasional secara gradual, namun saya merasa belum pasti cukup kokoh untuk menghadapi krisis," paparnya.
"Pemikiran permodalan sudah mulai intensif dibahas diantaranya dengan menggantikan paradigma bailout menjadi bail-in. Artinya perbankan sendiri harus memiliki buffer untuk menyerap risiko dan guncangan dalam hal terkena imbas krisis," imbuh Mantan Dirjen Pajak ini.
Lebih jauh Darmin mengatakan, konsolidasi perbankan baik dari sisi permodalan maupun kelembagaan perlu dipercepat. Oleh karenanya, lanjut Darmin akan dikaji alternatif-alternatif insentif dan disinsentif yang lebih menarik terhadap pelaksanaan konsolidasi.
"Baik yang berbentuk merger, acquisition, atau corporate action lainnya. Kuatnya pemodalan bank tersebut juga bermanfaat untuk mengembangkan daya saing seperti pengembangan teknologi informasi dan skala usaha," terangnya.
(dru/ang)











































