Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis ketika berbincang dengan detikFinance di Jakarta, Senin (24/1/2011).
"Sebenarnya tidak etis Gubernur BI bicara dividen Bank BUMN karena itu diluar kewenangannya dan bahkan dapat dianggap semacam intervensi. Kalaupun ada concern tertentu yang terkait dengan kebijakan moneter, sebaiknya hal ini dibicarakan secara konsultatif saja dengan pemerintah," ujar Harry.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena nanti BI bisa dianggap memasuki wilayah yang diskriminatif. Dividen juga wilayah bersama pemerintah dan DPR, karena dividen BUMN menjadi bagian dari target penerimaan negara di APBN. Tidak dapat dibenarkan BI yang profesional masuk ke wilayah kebijakan politik anggaran negara," paparnya.
Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengungkapkan, pembagian dividen bagi bank-bank BUMN perlu dikaji ulang. Seharusnya bagi industri perbankan ke depan, Rasio Kecukupan Modal (CAR) lebih penting dibandingkan kepada penarikan dividen.
"Pak Menteri BUMN, pembagian dividen bank BUMN harus diseriusi saat ini," ujar Darmin disela acara pertemuan tahunan perbankan 2011 Jumat (21/1/2011).
Darmin menambahkan, sebetulnya bukan hanya bank BUMN saja tetapi juga bank swasta. Menurut Darmin, ketika pertumbuhan kredit mencapai 20-22% maka permodalan haruslah diperhatikan. Jika bank hanya memperhatikan pertumbuhan organik saja, maka CAR dapat anjlok.
"Dan untuk bank-bank BUMN itu pay out rationya agak besar makanya kita mengharapkan pay out rationya jangan terlalu besar kedepan," kata Darmin.
(dru/qom)











































