BI Siap Umumkan Nama-nama Bank yang 'Sakit'

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan bank yang masuk dalam pengawasan khusus (Special Surveilance Unit/SSU) kepada masyarakat ketika situasi ekonomi dalam tahapan normal. Hal ini dilakukan agar masyarakat khususnya nasabah bank yang memiliki dana dapat mengetahui kondisi sebenarnya.

Demikian diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah ketika ditemui disela Rapat Panja ATBI 2011 di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta, Selasa malam (25/1/2011).

"Bank yang bermasalah dapat diumumkan, terlebih defaultnya akan diumumkan, tetapi itu dapat juga tidak diumumkan dengan beberapa pertimbangan kalau itu justru dalam kondisi krisis ekonomi yang dapat menambah kerisauan ya kita dapat tidak mengumumkan," ujar Halim.

Hal tersebut, lanjut Halim dilakukan agar nasabah mengetahui kondisi bank-nya sendiri. Karena menurut Halim ketika bank masuk dalam pengawasan khusus maka BI dapat meminta bank secara operasional untuk tidak lagi beroperasi.

"Jika bank sudah lagi tidak beroperasi secara normal maka seluruh kegiatan bank akan berhenti. Yang hanya bisa dilakukan bank adalah menambah modalnya, bank tersebut harus memperbaiki dalam masa selama 3 bulan," tuturnya.

Dikatakan Halim, bank yang telah masuk dalam pengawasan khusus itu sudah jalan terakhir yang dilakukan bank sentral. Jadi dapat dikatakan ketika bank masuk dalam pengawasan khusus maka kondisi bank sudah sangat 'parah'.

"Jadi ini paradigmanya berbeda dengan dahulu. Kalau dahulu ada masalah terus kita teliti masalahnya baru kita minta kepemilik harus memperbaiki. Kalau sekarang perbedaan yang paling besar adalah baik pengawas BI maupun pengurus dan pemilik bank harus sudah bisa mengira masalah apa yang dihadapi ketika bank dalam pengawasan normal," ujarnya.

"Jadi dia harus sudah bisa mengira kalau dia punya masalah dia harus memperbaikinya sekarang jangan sampai muncul masalah nantinya. Jadi dalam pengawasan khusus itu sudah jalan terakhir kita akan perbaiki bank itu dalam pengawasan normal," imbuh Halim.

Sehingga, sambung Halim ketika sudah ada satu dugaan bahwa bank ini akan mengalami kesulitan likuiditas, bank sentral dari jauh-jauh hari akan meminta langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan. Kalau permasalahannya kurang modal, lanjut Halim bank dari jauh-jauh hari harus menyiapkan apakah dia akan menambah modal dengan rights issue atau pinjaman subordinasi atau meminta pemiliknya menambah modal.

Seperti diketahui, BI akhirnya mengeluarkan beberapa kebijakan pasca krisis atau exit policy terkait penanganan bank bermasalah. Poin penting dari exit policy kebijakan bank sentral ini yakni memberikan batasan waktu untuk setiap status pengawasan bank bermasalah secara lebih tegas.

Bank sentral menyatakan, untuk bank dalam pengawasan intensif diberikan tenggat waktu maksimal hingga 2 tahun dan untuk bank dalam pengawasan khusus diberikan waktu hanya 3 bulan.

(dru/qom)