Penerapan Anggaran Terpadu Bisa Hilangkan Praktik Penyimpangan

Jakarta - Menteri Keuangan (menkeu) Boediono mengatakan penerapan format baru dalam penyusunan RAPBN 2005, yakni anggaran terpadu diharapkan bisa menghilangkan pratik penyimpangan dalam sistem anggaran negara akibat adanya duplikasi dalam pengalokasian anggaran. Demikian diungkapkan Menkeu usai rapat mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2005 dengan Panitia Anggaran DPR di Gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (6/5/2004). "Salah satu keuntungan unified budget (anggaran terpadu) dimana anggaran pembangunan dan anggaran rutin dijadikan satu adalah duplikasi-duplikasi bisa dihilangkan. Misalnya, untuk satu kegiatan yang sama dulunya dialokasikan dalam anggaran pembangunan bisa juga dialokasikan dalam anggaran rutin, ini bisa dihilangkan, itu salah satunya," ujarnya. Dengan demikian, lanjut dia, aparat birokrasi akan sulit bermain-main lagi dengan sistem tersebut. Penerapan sistem ini sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Diakui Boediono, aparat birokrasi kemungkinan belum siap dengan sistem tersebut namun tetap harus diterapkan. "Memang perlu persiapan tapi saya kira sangat penting dari unified budget untuk diterapkan," katanya.Sebelumnya Boediono mengungkapkan, dengan format anggaran terpadu tanpa memisahkan anggaran rutin dan pembangunan akan mengurangi tumpang tindih pada kedua jenis anggaran tersebut. Selanjutnya untuk ke depan akan dilakukan perbaikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja negara serta penyempurnaan manajemen negara melalui anggaran berbasis kinerja, rencana anggaran berjangka menengah, standar akuntansi keuangan pemerintah, reklarifikasi belanja menurut fungsi, organisasi dan jenis. Karena itu, menurut dia, pemerintah dan DPR baru diharapkan dapat melanjutkan proses konsolidasi tersebut. Karena proses ini memerlukan waktu dan kerja sama dengan instansi pemerintah dan mitranya yakni Komisi DPR. Hasilnya pun akan dirasakan dalam jangka menengah. Dengan format baru ini, nantinya akan dibahas apa yang bisa diterapkan, apakah harus dimulai dari beberapa unsur atau dipecah. "Nanti akan kita lihat mana yang bisa diterapkan, tidak harus secara penuh diterapkan tahun ini juga," ungkapnya.Seperti diketahui, Selasa lalu pemerintah telah mengusulkan base line budget RAPBN 2005 yang merupakan penghitungan dasar anggaran. Dalam penyusunan anggaran ini asumsi dan rambu dasar yang dijadikan landasan perhitungan RAPBN 2005 serta pos-pos utama harus disusun sedemikan rupa sehingga menjamin kesinambungan fiskal dan memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah dan DPR hasil pemilu 2004 untuk menentukan prioritas kebijakan dalam RAPBN 2005. Dalam RAPBN tersebut, pemerintah mengusulkan perhitungan asumsi dasar, pertumbuhan ekonomi sebesar 5-5,5 persen, laju inflasi 5-6 persen, nilai tukar rupiah Rp 8400-8600 per US$, suku bunga SBI 3 bulan 6,5-7,5 persen, harga minyak internasional US$ 22-25 per barel dan tingkat produksi minyak 1,1 juta barel per hari. (rif/)