Soal 30.000 Rekening BDB-Asiatic, Depkeu Tunggu Masukan BI

Jakarta - Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Depkeu) Darmin Nasution menjelaskan pemerintah belum bisa membayarkan dana penjaminan kepada 30.000 rekening tabungan Bank Dagang Bali (BDB) dan Bank Asiatic. Depkeu masih menunggu pendapat BI karena ke-30.000 rekening tersebut dokumennya sebagian besar tidak lengkap."Untuk 30.000 rekening tabungan kita masih tunggu pendapat dari BI mengenai aturan prudential rekening itu bagaimana?" kata Darmin usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (11/5/2004).Menurut Darmin, hari ini pihaknya akan mengirimkan surat ke BI untuk menanyakan tentang ketentuan menyangkut rekening tabungan. Dijelaskan, 30.000 rekening itu kebanyakan tidak lengkap dokumennya seperti tidak ada jati diri penabung maupun tanda tangannya. "Tapi ini kan rekeningnya hanya kecil-kecil," imbuhnya.Ia juga menyebutkan verifikasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas rekening giro dan deposito sudah selesai pada Senin (10/5/2004) kemarin. Sayangnya, Darmin belum bersedia menyebutkan rincian hasil verifikasi tersebut. Alasannya, pihaknya masih akan melakukan rapat gabungan dengan BPKP.Seperti diberitakan, sejak 26 April lalu, pemerintah melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) sudah mulai membayarkan dana masyarakat berbentuk tabungan di BDB dan Bank Asiatic melalui Bank Negara Indonesia. (ani/)