2 BPR Kembali Dilikuidasi

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencabut izin 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu BPR LPK Sukamandi dan BPR LPK Pabuaran yang keduanya berlokasi di Subang, Jawa Barat.

Keputusan pencabutan usaha tersebut dilakukan 7 Februari 2011 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur BI Nomor 13/6/KEP.GBI/2011 dan Surat Keputusan (SK) Gubernur BI Nomor 13/7/KEP.GBI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal yang sama.

"Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai UU No.24 tahun 2004," ujar Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani dalam siaran pers yang dikutip, Kamis (10/2/2011).

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR LPK Sukamandi dan BPR LPK Pabuaran, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.

"Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha," jelas Firdaus.

Dalam rangka likuidasi kedua BPR tersebut, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

LPS sebagai RUPS BPR LK Cipendeuy akan mengambil sejumlah tindakan yakni:

• Membubarkan badan hukum bank
• Membentuk tim likuidasi
• Menetapkan status bank sebagai 'Bank Dalam Likuidasi'
• Menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris.

"LPS mengimbau agar nasabah kedua BPR tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan," imbuh Firdaus.

LPS juga meminta karyawan kedua BPR tersebut untuk membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.
(dnl/qom)