Jamsostek Bekukan Rencana Beli Saham Bukopin

Jamsostek Bekukan Rencana Beli Saham Bukopin

Akhmad Nurismarsyah - detikFinance
Sabtu, 19 Feb 2011 13:35 WIB
Jamsostek Bekukan Rencana Beli Saham Bukopin
Bandung - PT Jamsostek (persero) menyatakan rencana untuk mengakuisisi Bank Bukopin sampai saat ini dibekukan dahulu. Tahun ini, perseroan belum akan mengakuisisi perusahaan.
Β 
Hal ini disampaikan oleh Hotbonar kepada detikFinance di acara Press Gathering Jamsostek yang diadakan di Bandung (19/2/2011).
Β 
β€œSementara ini, itu (rencana mengakuisisi Bank Bukopin) di-freeze dulu,” singkatnya.
Β 
Hotbonar mengatakan, pembahasan untuk akuisisi bank Bukopin sampai saat ini belum ada. β€œPaling tidak sampai akhir Maret mungkin baru dibicarakan, rencana ke depannya kami belum tahu,” kata Hotbonar.
Β 
β€œKalau untuk rencana akuisisi di tahun ini enggak lah. Tidak ada,” ucapnya pendek.
Β 
Seperti diketahui, PT Jamsostek sebelumnya berenana ingin mengakuisisi saham kepemilikan atas Bank Bukopin. Namun, dalam perkembangan terakhir, dikatakan olehnya bahwa pihaknya berpikir ulang mengenai rencananya untuk mengakuisisi Bank Bukopin karena dinilai sudah berbeda dengan hasil kajian sebelumnya.

Hotbonar sempat mengatakan, pemikiran ulang untuk akuisisi dilakukan mengingat jika dilihat dari segi harga tiap waktunya tentu akan mengalami perubahan. "Dari sisi pricing (harga) pasti ada perubahan, namun belum tahu," ujarnya.

Sebelumnya Jamsostek dan BRI 'rebutan' membeli saham Bank Bukopin. Namun Menteri BUMN Mustafa Abubakar lebih memilih BRI yang mencaplok saham Bank Bukopin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Belakangan, ternyata pihak Bukopin menolak untuk diakuisisi oleh BRI. Jamsostek awalnya telah menyiapkan dana Rp 700-900 miliar untuk menyerap 20-30% dari penerbitan saham baru atau rights issue Bukopin.

Sebagai catatan, sebesar 42,71% saham di Bank Bukopin dimiliki oleh Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo). Sebanyak 6,7% dimiliki Koperasi Perkayuan Apkindo (Kopkapindo), Yabinstra Bulog 12,19%, publik 20,99%, dan pemerintah RI 17,23%.

(nrs/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads