DPR Janji Selesaikan RUU LPS Sebelum Reses 16 Juli

Jakarta - DPR berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sebelum masa reses 16 Juli mendatang. Jika tidak, RUU ini terancam terbengkalai pembahasannya."Dewan akan meneruskan membahas RUU LPS yang direncanakan dapat diselesaikan sebelum masa reses mendatang," kata wakil ketua Komisi IX DPR RI Faisal Baasir di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/5/2004).Menurut Faisal, jika pembahasan belum selesai sampai masa reses, maka dikhawatirkan pembahasan akan terbengkalai karena pada Bulan Agustus sudah akan ada sidang tahunan.Komisi IX DPR RI lanjut Faisal, akan bekerja keras menyelesaikan RUU LPS ini meski sekarang tugas-tugas lain seperti menyelesaikan RUU kepailitan, pemilihan deputi gubernur senior BI, pemilihan anggota dan ketua BPK dan RUU Pengawasan Keuangan. Dikatakan Faisal, meski RUU LPS ini terdapat 474 daftar inventaris masalah, dirinya tetap optimis pembahasan bisa diselesaikan karena yang dibahas hanya menyangkut perubahan yang sifatnya redaksional.Namun demikian ada beberapa pasal yang dianggap cukup krusial diantaranya dalam RUU ini masih mengaitkan nama lembaga yang belum dibentuk yakni OJK. Demikian juga ada beberapa hal yang melebihi tugas dan wewenang LPS terutama yang menyangkut penilaian terhadap satu bank disamping juga RUU LPS agar lebih terkonsentrasi pada masalah penjaminan simpanan dan tidak melebar ke masalah lain seperti penjaminan giro. (qom/)