DPR Masih Ribet Soal Tanda Tangan Uang Kertas, RUU Mata Uang Tertunda

Jakarta - Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum bisa mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mata Uang (RUU Mata Uang) di tingkat Komisi. Sejumlah fraksi ternyata masih berbeda pendapat soal tanda tangan mata uang rupiah.

"Karena masih ada permasalahan yakni perbedaan pendapat antara pemerintah dan beberapa fraksi mengenai penandatanganan di mata uang. Oleh sebab itu akan dijadwalkan ulang pada Senin (3/4/2011)," ujar Ketua Komisi XI Emir Moeis dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2011).

Ditempat yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menegaskan jika hanya BI yang menandatangani mata uang rupiah maka pemerintah belum bisa menyetujui RUU Mata Uang tersebut.

"Kami meng-confirm, kalau menunda pertemuan menjadi hari Senin kami siap. Namun terkait dengan poin-poin yang pending adalah antara BI dan Pemerintah menandatangani mata uang. Kalau hanya BI yang tanda tangan kita belum bisa menyetujui," ujar Agus.

Dikatakan Agus, karena uang kertas itu dimiliki oleh RI sebagai lambang kedaulatan serta memakai lambang Garuda Pancasila juga. "Maka kalau terjadi apa-apa itu kan black stock-nya di pemerintah makanya harus ada tandatangan pemerintah," tuturnya.

Terkait dengan masalah redenominasi, Agus juga menyampaikan akan membahas lebih jauh pada kesempatan berikutnya. "Kalau terjadi perubahan uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1 kami hanya perlu konsultasi lagi dengan pimpinan Komisi XI di hari senin besok," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis sebelumnya mengatakan, 6 fraksi sudah setuju menteri keuangan akan ikut tanda tangan dalam uang kertas rupiah. Selama ini, uang kertas rupiah hanya ditandatangani oleh jajaran Dewan Gubernur BI.

Agus Marto sebelumnya juga mengatakan, tanda tangan menkeu di uang kertas rupiah penting agar masyarakat semakin percaya diri memegang uang karena berarti ada jaminan dari pemerintah.

(dru/qom)