Agus Marto dan DPR Sama-sama Ngotot, RUU Mata Uang Terbengkalai

Jakarta - Pembahasan RUU Mata Uang kembali menemui jalan buntu karena Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Komisi XI DPR sama-sama mempertahankan pendapatnya masing-masing.

Agus mengatakan, ada dua persoalan yang masih menjadi bahan perdebatan. Pertama adalah masa transisi pelaksanaan RUU tersebut, dan persoalan terkait redenominasi rupiah.

"Jadi saya rasa 1,5 tahun sudah cukup untuk masa transisi. Sekarang terkait redenominasi, sebenarnya di awal RUU yang diterima dari DPR tidak ada persoalan redenominasi, jadi kita hilangkan pasal yang ada redenominasi," tutur Agus saat rapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Dikatakan Agus, dirinya menginginkan RUU Mata Uang berlaku paling lambat akhir 2012 jika mulai disahkan April 2011 ini. Namun Anggota DPR ingin RUU ini terlaksana pada 2013, bahkan ada yang menganjurkan di 2015.

"Kalau soal aturan bahan baku uang kami mendukung. Demikian juga soal gambar pahlawan nasional tak ada masalah," imbuh Agus.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi XI Emir Moeis mengatakan, seharusnya Menkeu menghilangkan egonya dan mendengarkan pendapat dari para Anggota. "Kalau (RUU) ditunda, saya pesimis bisa diteruskan karena kita berpacu pada ego. Jadi kita kesampingkan ego," imbuh Emir.

Anggota Komisi XI lain yaitu Nusron Wahid juga menuding Menkeu terlalu egois.

"Ini kenapa selalu bermasalah terus soal RUU dari OJK, mata uang, BPJS. Karena Menkeu keukeuh. Jadi masalahnya di Menkeu. Usut punya usut ada problem di Menkeu," jelas Nusron.

Akhirnya Ketua rapat Harry Azhar Azis memutuskan untuk menunda pembahasan RUU hingga masa sidang berikutnya.


(dnl/qom)