5 Tahun Mendatang, Pembiayaan APBN akan Terus Kedodoran

Jakarta - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menyatakan, dalam lima tahun ke depan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus kedodoran. Oleh karena itu, pemerintah diminta segera mencabut obligasi rekap."Anggaran tidak akan sustainable kalau tidak melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kewajiban obligasi rekap yang nominalnya mencapai Rp 1.030 triliun," kata Kwik usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (9/6/2004).Dicontohkan Kwik, bentuk kedodorannya pembiayaan APBN bisa dilihat dari rencana pemerintah yang pada RAPBN 2005 akan menutupinya dengan obligasi sebesar Rp 50 triliun. "Kalau hal itu dilakukan terus, akan timbul pertanyaan untuk apa reprofiling karena diacak-acak dengan penerbitan obligasi baru," katanya.Pada kesempatan itu, Kwik mengusulkan dua langkah yang perlu ditempuh pemerintah agar bisa menciptakan pembiayaan APBN yang sustainable. Langkah pertama, pemerintah perlu memaksa negara kreditur berunding lewat Paris Club untuk mengurangi jumlah utang luar negeri Indonesia.Kedua, pemerintah harus menarik kembali obligasi rekap di bank-bank yang saat ini masih dimiliki pemerintah. Selanjutnya, bagi bank yang obligasi rekapnya ditarik pemerintah akan diberi surat pengganti berupa Capital Maintenance Note (CMN) sebagaimana surat yang dikeluarkan dalam penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Ia menambahkan, dengan adanya CMN tersebut dari sisi perbankan neracanya tidak akan terganggu, walaupun dipastikan perbankan bisa mengalami kerugian karena tidak menerima lagi pembayaran bunga karena CMN tidak mengharuskan adanya bunga."Jumlah kerugian yang diderita bank karena tidak menerima bunga akan dibayar pemerintah sampai nol, tapi jangan sampai plus. Langkah itu bisa menghemat anggaran," kata menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.Untuk diketahui, dalam RAPBN 2005, pemerintah mengandalkan sumber pembiayaan dari obligasi sekitar Rp 50 triliun di antaranya dalam bentuk penerbitan obligasi baru sekitar Rp 10 triliun dan buy back obligasi Rp 20 triliun. (ani/)