BI Janji Tak Ada Lagi Bank Milik Keluarga

Jakarta - Bank Indonesia (BI) tengah menuntaskan studi batas kepemilikan maksimal perorangan industri perbankan. Bank sentral berharap ke depan tidak ada lagi bank yang dimiliki oleh perorangan dan keluarga karena 'menyusahkan'.

Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman ketika ditemui di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (16/6/2011).

"Itu salah satu prioritas, betul mengatur kepemilikan perseroangan bank. Prinsipnya begini, kita juga banyak informasi, banyak persoalan bank disebabkan peranan dominan satu dua orang saja. Sehingga tidak terbentuk check and balance pengelolaan bank," ujar Muliaman.

Menurut Muliaman, kepemilikan bank itu harus lebih banyak dari satu orang. Sehingga, sambungnya studi yang akan diselesaikan dan perlu dibicarakan berapa presentasenya maksimal untuk perorangan.

"Termasuk keinginan kita untuk membuka dan memberikan insentif bagi bank yang ingin go public. Artinya kalau dia go public semakin banyak orang yang memiliki bank itu. Jadi bukan persoalan asing dan tidak asing. Semuanya nanti akan mengikut itu. Itu yang sedang kita prirotaskan," paparnya.

Muliaman menyampaikan, perlu dilihat dalam perspektif jangka panjang ke belakang. Dahulu, menurut Muliaman, BI mempunyai alasan kuat kenapa memberikan kesempatan setiap orang atau individu untuk mempunyai bank.

"Tapi sekarang kita punya informasi banyak juga ternyata itu secara governance tidak terlalu baik. Ke depan kita bikin argumen bahwa mereka (bank) kepemilikannya harus lebih dari 1, atau kepemilikan lebih dari 1 itu lebih baik termasuk keinginan kita untuk mendrong agar mereka bisa juga go public," tuturnya.

Seperti halnya di Malaysia yang mematok 10% setiap kepemilikan maksimal perorangan di sebuah bank, Muliaman mengungkapkan arahnya akan seperti itu. Makanya, yang diperlukan adalah kajian yang baik.

"Tinggal untuk Indonesia yang tepat seperti apa tentu saja harus kita lihat. Managebility, managing proses harus kita lihat. Kita tidak ingin jadi mengganggu kinerja industri keuangan," ungkapnya.

"Faktanya saat ini pada umumnya perbankan kita dari jaman liberalisasi dimungkinkan orang miliki bank, sehinga banyak bank keluarga, orangnya banyak tapi keluarga bapaknya pegang, anaknya juga kan kita melihatnya satu, pokoknya kedepan lebih banyak yang memiliki," imbuh Muliaman.

Sebelumnya, Pengawas Senior BI sekaligus Kepala Pusat Learning Center Pengawasan Bank Indonesia Andang Heriyanto mengatakan bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh keluarga lebih berisiko, dibandingkan dengan bank yang dimiliki bersama.

"Jika kita mengawasi bank yang dimiliki keluarga itu memang jauh lebih susah. Bank dimiliki keluarga dari sisi governance-nya risikonya itu terpusat kepada keluarga dia saja," ujarnya.

Andang menjelaskan, bank yang dimiliki sebuah keluarga itu biasanya kepemilikan saham mayoritas di keluarga itu saja. Sehingga, lanjut Andang, pemilik bisa menguasai bahkan dapat berbuat semaunya terhadap bank itu.

(dru/ang)