"Pemerintah, kalau 4 BUMN dilebur, enggak punya mainan. Enggak bisa lagi menalangi seperti saat Garuda IPO waktu itu," kata Ekonom Faisal Basri, di Plaza Archadia, Senayan, Jakarta, Senin (18/7/2011) malam.
Padahal dengan bersatunya BUMN Asuransi dalam satu BPJS, penggalangan dana dari masyarakat bisa lebih maksimal. Pasalnya, hanya ada satu kebijakan dan terarah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keengganan penggabungan juga datang dari PT Jamsostek, sebagai pengelola dana terbesar dari 3 BUMN lain. Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga meminta pemerintah dan DPR membiarkan keempat BUMN ini eksis, tanpa adanya peleburan seperti yang direncanakan oleh pemerintah dan DPR.
"Kami sarankan pemerintah maupun DPR untuk tidak dilakukan peleburan maupun transformasi. BPJS baru untuk menangani sektor informal dan yang tidak berpenghasilan dengan memprioritaskan Jamkesmas," kata Hotbonar kala itu.
Penolakan Jamsostek tersebut, menurut Faisal, justru menunjukkan kekhawatiran BUMN Asuransi ini kehilangan zona nyaman (comfort zone). "Ya pasti mereka enggak mau lepas comfort zone yang selama ini mereka pegang," tuturnya.
Perkembangan terakhir, pemerintah melalui Wakil Presiden Boediono, meminta waktu 10 tahun untuk proses peleburan 4 BUMN Asuransi ini secara alami. Padahal di sisi lain, DPR ingin adanya percepatan.
(wep/ang)











































