BI Cabut Izin BPR Iswara Artha

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencabut izin Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Iswara Artha yang berlokasi di Sidoarjo. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur BI Nomor 13/79/KEP.GBI/2011 tertanggal 11 Agustus 2011.

"Dengan dikeluarkannya SK pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai UU No.24 tahun 2004," ujar Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani dalam siaran persnya yang dikutip, Kamis (11/8/2011).

Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Iswara Artha, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.

"Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha," jelas Firdaus.

Dalam rangka likuidasi BPR Iswara Artha ini, LPS akan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

LPS sebagai RUPS BPR Iswara Artha akan mengambil sejumlah tindakan yakni:

• Membubarkan badan hukum bank
• Membentuk tim likuidasi
• Menetapkan status bank sebagai 'Bank Dalam Likuidasi'
• Menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris.

"LPS mengimbau agar nasabah BPR Iswara Artha tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan," imbuh Firdaus.

LPS juga minta karyawan BPR Iswara Artha untuk membantu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi tersebut.


(dnl/hen)