.webp)
"Salah satunya investor Malaysia yang menggunakan afiliasi perusahaan yang ada di Indonesia. Ia telah membayar fee US$ 25 juta dan kita berikan seluruhnya informasi mengenai bank Mutiara," ungkap Direksi LPS Siswanto ketika ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (5/9/2011).
Siswanto menambahkan, proses fee registration ini merupakan tahapan sebelum masuk ke due dilligence atau proses uji tuntas.
Di tempat yang sama, Kepala LPS Firdaus Djaelani menambahkan, masih ada 2 investor lagi yang membayar fee registration salah satunya investor lokal.
"Jadi memang ada 3 yaitu 2 asing satu lokal. Ini dilakukan untuk melihat lebih jauh informasi mengenai bank Mutiara," tuturnya.
Firdaus mengharapkan proses dalam tahapan fee registration ini bisa bersambung ke arah yang lebih jauh yakni due dilligence.
"Ya awalnya kan mereka (investor) melihat lebih jauh dulu mengenai bank Mutiara, ya kita harapkan nanti masuk ke due dilligence," katamya.
Lebih jauh, Direktur Utama Bank Mutiara, Maryono juga menambahkan pihaknya siap untuk menyiapkan data dan informasi mengenai bank Mutiara selaku manajemen yang mengelola operasionalnya.
"Namun untuk prosesnya kita serahkan ke Danareksa dan LPS selaku pemegang saham," terang Maryono.
Seperti diketahui LPS tengah melakukan penjualan Bank Mutiara. Penawaran yang masih dibuka hingga Oktober ini molor satu bulan dari jadwal penawaran yang telah ditetapkan LPS, yakni Agustus-September 2011.
Setelah due diligence, tahap selanjutnya adalah tahap negoisasi harga oleh penasehat keuangan LPS, yakni Danareksa.
Kemudian akan dilakukan tahap penentuan yakni uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh BI. Keseluruhan proses penawaran, fit and proper test serta pembayaran dijadwalkan akan selesai pada November 2011.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, pada tahun ketiga setelah diambil alih, Bank Mutiara harus dijual dengan harga sesuai penyertaan modal sementara. Pada saat Bank Century diambil alih, LPS memberi dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun. (dru/ang)
