BI Harus Antisipasi Pemecahan Kepemilikan Saham Bank

Jakarta - Bank Indonesia (BI) harus bisa mengantisipasi akal-akalan pemilik bank yang kemungkinan memecah kepemilikan sahamnya, jika aturan pembatasan saham mayoritas diberlakukan. Jika itu terjadi, ruang gerak bank akan terbatasi.

Hal tersebut disampaikan Ekonom PT Bank Danamon Tbk, Anton Gunawan dalam sebuah diskusi CSIS di Kantornya, Palmerah, Jakarta, Selasa (13/7/2011).

"Bagaikan dua belah mata pisau. Sasarannya, untuk good corporate governance tetapi ada juga hal lain dimana kalau ada bank yang sampai 90% dipecah-pecah pemiliknya maka nantinya dikhawatirkan adalah akan membatasi ruang gerak bank," ujarnya.

"Akan terjadi kepemilikan silang ujung-ujungnya money market mentok, tidak ada bank yang saling meminjamkan dananya karena adanya banyak kepemilikan. Dan bahayanya adalah transisi ke arah kempemilikan rendah," imbuh Anton.

Namun Anton menegaskan, pengaturan kepemilikan saham mayoritas ini memang perlu dilakukan untuk kepentingan good corporate governance.

"Kepemilikan bank perlu diatur khususnya bagi bank yang dimiliki keluarga. Bank fraud itu terjadi bukan karena persaingan justru karena kebijakan yang dikelola keluarga, saudaranya dan family lain," tutur Anton

Ditempat yang sama, Peneliti Utama Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Suhaedi menegaskan dalam pengaturan kepemilikan saham mayoritas BI tidak akan membedakan antara asing dan domestik.

"BI tidak akan membedakan asing dan domestik. Konsep ini juga bukan terjadi di Indonesia tetapi sudah ada di negara lain," kata Suhaedi.

Seperti diketahui, Sebelumnya, BI tengah menuntaskan studi batas kepemilikan maksimal perorangan industri perbankan. Bank sentral berharap ke depan tidak ada lagi bank yang dimiliki oleh perorangan dan keluarga karena 'menyusahkan'.

"Itu salah satu prioritas, betul mengatur kepemilikan perseroangan bank. Prinsipnya begini, kita juga banyak informasi, banyak persoalan bank disebabkan peranan dominan satu dua orang saja. Sehingga tidak terbentuk check and balance pengelolaan bank," ujar Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad beberapa waktu lalu.

(dru/qom)