DPR Belum Sepakati Usulan Kredit Program RAPBN 2005

Jakarta - Panitia Anggaran DPR belum menyepakati usulan subsidi kredit program yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 sebesar Rp 1,545 triliun. Alasannya, Panitia Anggaran masih akan memperdalam mengenai rendahnya penyerapan kredit program, terutama kredit ketahanan pangan (KKP)."Subsidi kredit program belum putus. Panitia Anggaran masih akan meminta Komisi III membahas kredit ketahanan pangan," kata Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan, Darmin Nasution, usai rapat dengan Panja Anggaran di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/7/2004).Menurut Darmin, berdasarkan pengalaman tahun lalu penyerapan KKP, khususnya untuk padi, sangat rendah dibandingkan penyerapan KKP untuk tebu. Dari plafon kredit sekitar Rp 586 miliar, penyerapannya hanya sekitar Rp 169 miliar.Selain masalah KKP, lanjut dia, Panitia Anggaran juga masih akan memperdalam masalah kredit eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dengan BI. Selain itu, juga akan mengundang Menteri Koperasi dan UKM untuk menjelaskan realisasi Kredit Usaha Tani (KUT) di masa lalu.Sebelumnya, pemerintah dan Panitia Anggaran telah menyepakati subsidi listrik sebesar Rp 3,363 triliun, subsidi pangan Rp 4,682 triliun, subsidi BBM Rp 21 triliun serta dana bagi pengadaan stok beras nasional bagi Bulog untuk pengadaan 350 ribu ton beras sebesar Rp 1,234 triliun.Sedangkan subsidi kredit program, subsidi pupuk, subsidi Public Service Obligation (PSO) dan subsidi benih belum diputuskan. Dalam RAPBN 2005, pemerintah mengusulkan subsidi bunga kredit program sebesar Rp 1,545 triliun, subsidi pupuk 1,3 triliun, subsidi benih Rp 120 miliar dan subsidi PSO Rp 1,7 triliun. (ani/)