Deputi Gubernur BI Juga Jadi 'Korban' Penawaran Kredit Via SMS

Bandung - Penawaran produk berupa kredit oleh industri perbankan melalui pesan singkat alias Short Message Service (SMS) kerap membuat nasabah terganggu.

Seringnya pesan singkat tersebut muncul serta berkali-kali memang cukup mengganggu dan bahkan sebagai masyarakat kita tidak menyadari mengapa nomor ponsel kita bisa didapatkan oleh perbankan untuk promosi.

Pengalaman tersebut ternyata bukan hanya ditemui oleh masyarakat biasa. Ternyata pejabat tinggi Bank Indonesia (BI) juga menjadi 'korban' promosi sebuah bank.

Adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Muliaman D. Hadad yang kerap mendapatkan SMS penawaran kredit kepemilikan rumah (KPR).

"Saya tidak mengetahui data saya diberikan siapa tapi saya kerap yang termasuk ditawari kredit KPR dan Apartemen kebanyakan," ungkap Muliaman di sela acara Transparansi Produk, Perlindungan dan Mediasi Nasabah Perbankan di Hotel Papandayan, Bandung, Sabtu (24/9/2011).

Menurut Muliaman sebagai konsumen perbankan, masyarakat mesti jeli dalam memberikan data-data kepada setiap institiusi jasa keuangan termasuk bank. Misalkan saja, ketika masyarakat ingin mengetahui atau ikut membeli produk bank maka harus dilihat prospektusnya secara lengkap.

"Dalam pengisian data biasanya institusi keuangan yang baik akan memberikan konfirmasi khusus kepada nasabah bahwa apakah ingin data nasabah untuk ditawarkan produk atau tidak. Biasanya ada checklist-nya apakan data bisa di-share atau tidak itu ada aturannya kita bisa meminta," paparnya.

Dengan itu, Muliaman mengatakan perihal nomor telepon, data-data penting lainnya tidak akan bocor ke mana-mana. "Kalau tidak kita minta ke bank untuk data dirahasiakan maka bisa bocor ke mana-mana dan kerap kita akan ditawarkan produk-produk lainnya," tutur Muliaman.

Lebih jauh Muliaman mengungkapkan, ke depan bank sentral akan fokus sesuai dengan revisi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu perlindungan konsumen.

"Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan," paparnya.


(dru/dnl)