Asing Bakal Terus Lepas Surat Utang Pemerintah

Jakarta - Pelepasan portofolio investasi oleh investor asing pada surat utang negara masih akan terus berlangsung, dari terakhir per 21 September lalu, Rp 232,81 triliun. Asing memilih untuk menarik investasi di dalam negeri untuk menjaga likuiditas, di tengah ancaman krisis dunia.

"Asing terus lepas SUN dari data terakhir, dan akan terus berlangsung," ungkap Senior Research Analys Infovesta, Rudiyanto kepada detikFinance, di Jakarta, Senin (26/9/2011).

Tren ini didasarkan atas kepentingan asing dalam menjaga likuiditas. Tidak dapat dipastikan sampaikan kapan penjualan SUN oleh asing akan berhenti dan kemudian berbalik arah. Selama kondisi ekonomi dunia masih diselimuti kekhawatiran, maka kaburnya investasi ini tetap terjadi.

"Sulit untuk memprediksi, hingga sampai data kepemilikan asing sudah stabil, juga rupiah. Asing memang masih banyak yang keluar. Kasus krisis di Eropa, menjadikan bank-bank menarik (investasi) untuk perkuat laporan keuangan dalam menghadapi krisis agar likuditas tetap terjadi," ucapnya.

Dari dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu, kepemilikan asing berada di posisi Rp 232,81 triliun, atau mewakili 33,45% dari keseluruhan SUN yang diterbitkan pemerintah.

Posisi kepemilikan pada pekan lalu juga tercatat turun Rp 1,4 triliun dibandingkan satu hari sebelumnya (20/9/2011), Rp 233,49 triliun. Tren ini semakin ditunjukan oleh data kepemilikan asing pada 16 September lalu, yang mencapai Rp 236,85 triliun.

Pelepasan obligasi negara oleh asing juga dinilai wajar oleh Head of Global Banking Citi Indonesia, Kunardy Lie. "(Asing) sekarang parkir dulu dalam bentuk cash. Jangan ambil risiko. Kalau sudah lebih tenang, uang akan mencari tempat yang menghasilkan. Tunggu saat yang tepat mereka akan masuk kembali. Mereka take profit dulu," tegas Kunardy di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

Pergerakan yang lebih stabil terjadi pada transaksi obligasi korporasi. Dengan tingkat bunga yang relatif tinggi, investor lebih mementingkan pendapatan berkelanjutan dari bunga yang dibayar pada tiap periode.

"Pada waktu beli, kita tahu akan untung berapa. Yang paling tepat, kalau nyaman, jangan ubah keputusan. Harga pasti akan naik turun, tapi kuponnya tetap, dan pemerintah masih punya kemampuan untuk membayar. Tidak perlu untuk dijual," imbuh Rudiyanto.

(wep/ang)