Audit BLBI Rampung, Pemerintah Suntik Modal BI Rp 8,7 T

Jakarta - Pemerintah akan menyuntikkan dana untuk menambah modal Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 8,7 triliun pada tahun 2005 sebagai charge terkait kesepakatan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Namun syaratnya, audit BLBI selesai dilakukan.Dalam kesepakatan BLBI, pemerintah wajib menambah modal BI jika modalnya turun hingga di bawah 3 persen karena terkait penyelesaian kasus BLBI. Diperkirakan, pada tahun 2005 BI akan mengalami defisit sebesar Rp 8,7 triliun dan modalnya turun hingga 1,05 persen.Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (8/7/2004). Rapat itu juga dihadiri Gubernur BI Burhanuddin Abdullah.Sementara, Burhanuddin menambahkan, angka Rp 8,7 triliun itu sudah disepakati antara pemerintah dan BI, namun masih berupa plafon. BI akan berupaya agar modal yang harus disuntikkan pemerintah tidak mencapai Rp 8,7 triliun agar beban pemerintah tidak terlalu besar."Mudah-mudahan bisa lebih kecil sehingga beban pemerintah lebih kecil, karena prinsipnya mengurangi beban APBN, tapi pada saat yang sama juga tidak memberatkan BI. Kalau lebih kecil, tapi BI menganggap cukup, ya sudah," kata Burhanuddin.Sedangkan Deputi Gubernur BI Bun Bunan Hutapea menambahkan, pada tahun 2005, BI diproyeksikan mengalami defisit yang cukup besar karena kecilnya penerimaan, sementara beban justru bertambah.Ia menjelaskan, pada tahun 2005, penerimaan akan berkurang. Saat ini, sumber penerimaan BI ada dua yakni penerimaan dalam valuta asing (valas) yang diperkirakan terus mernurun dan penerimaan dalam rupiah yakni berasal dari obligasi pemerintah yang saat ini bunganya cukup rendah.Sementara, pengeluaran BI yang besar, terutama terkait untuk operasi moneter yaitu untuk lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dimana BI masih memberikan bunga 7,35 persen atau secara absolut sebesar Rp 150 triliun. (ani/)