DPR Minta Pemerintah Tak Rakus 'Sedot' Dividen Bank BUMN

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN tidak mematok target setoran dividen bank plat merah. Pasalnya, perbankan saat ini masih menjadi 'sapi perah' yang harus menyetor ke kas negara sehingga menghambat ekspansi.

Demikian hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2011).

"Komisi XI meminta kepada Kementerian BUMN agar tidak memberikan target dividen kepada perbankan, sehingga laba perbankan lebih diprioritaskan pada penambahan modal (mempertahankan CAR) agar dapat ekspansi lebih besar," ungkap Pimpinan RDP, Achsanul Qasasi.

Menurutnya, ketika bank dipatok untuk terus mengejar target dividen maka ekspansi modal bank sendiri akan terhambat. "Bayangkan saja Rp 1 triliun saja bank keluar uang maka CAR 0,2% akan tergerus," katanya.

Hal ini sambungnya, akan membuat bank kesusahan untuk memperkuat modalnya kedepan. Seperti BNI dan Mandiri, Achsanul mengatakan harus kembali bersusah payah bagaimana meraih izin untuk melakukan rights issue.

"Menjaga CAR jauh lebih penting bagi bank," tegas Achsanul.

Ditempat yang sama Deputi Menteri BUMN Achiran Pandu Djajanto menyetujui usulan tersebut.

"Kami setuju dan akan kami pertimbangkan dan diikuti bahwa memang kita menarik dividen sangat kecil dari perbankan dan seminimal mungkin," tambahnya.

(dru/ang)