Gubernur BI Pasrah Serahkan Pengawasan Bank ke OJK

Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai persiapan terkait dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di mana telah disahkan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (RUU OJK) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Namun BI masih menghindar ketika dikonfirmasi mengenai substansi UU OJK.

"Kalau masuk ke substansi kita tunggu yang ditandatangani dulu, jadi yang mana pun yang masuk (ke dalam OJK), kita akan melihat dan menyesuaikan diri. Memang pengawasan nanti tidak ada lagi di BI," kata Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (28/10/2011).

Menurutnya, di luar pengawasan perbankan, masih ada fungsi-fungsi lain di bank sentral, seperti pemeriksaan. Jadi saat ini BI masih menunggu kejelasan dari substansi lembaga yang nantinya akan mengawasi industri keuangan secara menyeluruh tersebut.

"Memang kita mengikuti perubahan pembahasan UU OJK ini, intensitasnya kan termasuk tinggi. Padahal pembahasannya paling lama soal Dewan Komisioner, bukan substansi. Kita lebih baik tunggu saja substansinya, kita mau semua baik-baik saja, jangan seperti UU mata uang, ada substansi yang sampai saat ini belum jelas bagaimana ini," ungkapnya.

"Makanya kita mau baca dulu substansinya, biar jelas. Secara hukum tidak ada masalah kalau Undang-Undang OJK berlaku," jelas Darmin.

Proses pemilihan Dewan Komisioner OJK sendiri akan segera dilakukan selepas ditandatangani Presiden RI, sebelum pembentukan OJK pada 1 Januari 2013, di mana panitia seleksi akan menyaring 21 calon untuk mengisi 7 posisi Dewan Komisioner OJK, dari 9 tempat yang ada. Di mana 2 posisi akan diisi oleh ex-officio BI dan Kementerian Keuangan.

BI sendiri enggan berkomentar apakah akan melakukan Judicial Review (Uji Materil) terkait substansi OJK.

"Saya tidak mau berkomtar apa-apa soal itu (Judicial Review)," tuturnya.

Jadi sudah ikhlas nih pak?

"Kenapa jadi ada pertanyaan ikhlas, ini Republik sama-sama kita punya ini," kata Darmin.

Disisi lain, Darmin mengatakan dengan berdirinya OJK maka bank sentral akan mempersempit Direktorat yang saat ini cukup banyak.

"Kita tentu akan segara membuat desain setelah kita membawa bagaimana persisnya subtansinya. Kita akan mendisain ulang beberapa Direktorat kita dimana perlu banyak barang kali kemudian pasti tergantung subtansi apakah pengawasan saja atau yang lain kemudian dari sana akan menghitung beberapa pegawai untuk mengisis setelah ada perubahan itu," paparnya.

(dru/ang)