KIK-EBA BTN Susut Jadi Rp 703 Miliar Karena Krisis

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menerbitkan sekuritisasi aset Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA) sebesar Rp 703 miliar. Nilainya turun dari rencana awal Rp 1 triliun karena krisis AS dan Eropa.

Menurut Wakil Direktur Utama BTN Evi Firmansyah, perseroan bekerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam menerbitkan KIK EBA memiliki underlying tagihan KPR dengan jumlah yang sama itu.

"Kita tadinya mau terbitkan Rp 1 triliun, karena krisis dan kita sesuaikan dengan yield yang kita inginkan, ketemu angka penerbitan Rp 703 miliar," kata Evi.

BTN bisa saja menerbitkan KIK EBA dengan jumlah Rp 1 triliun, namun tidak akan terserap oleh pasar. Pasalnya, pasar menginginkan yield yang lebih tinggi.

"Kalau Rp 1 triliun, yang menyerap minta yield yang lebih tinggi. Nanti kalau gitu, kita lempar yield berapa di pasar. Demand-nya ada, tapi yield-nya yangg ga cocok," ucap Evi.

Lanjutnya, aset portofolio tagihan KPR disekuritisasi, seteleh sebelumnya masuk seleksi untuk menjamin kualitas aset. EBA kali ini memiliki peringkat idAAA dari Pefindo.

"EBA DBTN 02 KPR BTN kelas A bersifat atus kas tetap dengan nilai pokok yang diamortisasi tiga bulanan," ucapnya di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), SCBD, Jakarta, Kamis (17/11/2011).

Tingkat bunga dalam KIK EBA BTN 8,75%. Suku bunga ini diharapkan dapat menyesuaikan interest rate perumahan yang lebih terjangkau.

"Kami berharap bauran investor base semakin membesar, bahkan jika mungkin menyentuh investor ritel," tambahnya. KIK EBA ke-4 telah dicatatkan di BEI hari ini.

Penerbitan efek berbasis KPR menjadi hal yang positif, karena adanya pembiayaan sekunder perumahan maupun sektor riil perumahan di dalam negeri.

Direktur Utama SMF, Raharjo Adisusanto menambahkan, produk EBA merupakan kerja sama transaksi sekuritisasi antara perseroan dengan BTN. Adanya EBA membuat aliran dana dari pasar modal yang bersifat jangka panjang atau menengah, dapat diakses sektor pembiayaan perumahan.

"Produk ini diharapkan membentuk mekanisme untuk atasi masalah maturity mismatch pembiayaan KPR," tegas Raharjo.

(wep/ang)