BI Kritik Habis Borosnya Perbankan RI

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kekecewaannya terhadap industri perbankan Indonesia yang belum efisien alias boros. Menjadi 'juara' sebagai bank terboros di ASEAN merupakan peringkat yang memalukan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur BI, Darmin Nasution dalam acara pertemuan tahunan BI dengan industri perbankan (Bankers Dinner) di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (9/12/2011).

"Tingkat efisiensi industri perbankan yang rendah memberikan kontribusi terhadap penetapan suku bunga kredit yang tinggi," ungkapnya.

Menurut Darmin, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) industri perbankan RI cukup tinggi dimana mencapai 86,44% hingga Oktober 2011.

"Sebagai perbandingan rasio BOPO perbankan di kawasan ASEAN beradap pada 40-60%," tuturnya.

Darmin menjelaskan, sebagai akibat dari ketidakefisienan tersebut ternyata melahirkan ongkos pembiayaan yang mahal. Hal ini tercermin pada tingginya suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI) dan Kredit Konsumsi.

"Masing-masing sebesar 12,09%, untuk KMK kemudian 11,66% untuk KI dan 13,4% untuk Konsumsi per Oktober 2011 meskipun bunga BI Rate sudah mencapai 6%," jelas Darmin.

Darmin membandingkan suku bunga acuan negara lain seperti Malaysia dimana suku bunga acuannya hanya 3% namun bunga kredit bank rata-rata di 6,5%.

"Sedangkan Filipina saja bunga acuan 4,5% dengan bunga kredit di 5,7%," ungkapnya.

Inefisiensi ini merupakan sebuah tantangan. Selain menjadi beban, inefisiensi mengakibatkan banyaknya sektor yang menjadi mubazir.

"Kita juga masih memiliki beban bawaan dari tahun ke tahun dan melahirkan inefisiensi dalam perekonomian. Di sektor keuangan, walaupun saat ini industri perbankan telah banyak mengalami perbaikan, kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional masih sub-optimal, artinya belum memadai," tuturnya.

Gambaran paradoxial dapat dilihat pada fakta-fakta seperti rasio total aset industri perbankan terhadap PDB Indonesia hanya 47,2% per September 2011. Namun rasio penyaluran kredit terhadap PDB hanya 29% posisi September 2011.

"Sebagai perbandingan, di Malaysia 114%, Thailand 117%, China 131% (rasio penyaluran kredit terhadap PDB)," tegas Darmin.

Dalam pidatonya, Darmin mengarahkan industri perbankan dan BI sendiri dalam 5 kebijakan.

Adapun kelima kebijakan tersebut yakni :

• Mengoptimalkan peran kebijakan moneter untuk mendorong kapasitas perekonomian sekaligus memitigasi risiko ancaman krisis global.
• Meningkatkan efisiensi perbankan untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam perekonomian dengan memperkuat ketahanan perbankan.
• Meningkatkan efisiensi dan daya saing sistem pembayaran nasional maupun hubungan sistem pembayaran dengan luar negeri.
• Memperkuat ketahanan makro dengan memantapkan koordinasi dalam rangka manajemen pencegahan dan penanganan krisis.
• Mendukung pemberdayaan sekto riil, termasuk melanjutkan upaya perluasan perbankan, finansial inclusion kepada masyarakat.

"Kita berupaya melepaskan bangsa ini dari segala bentuk inefisiensi, karena apabila tidak, kita hanya akan tergilas globalisasi," pungkas Mantan Dirjen Pajak ini.

(dru/dnl)