BI Galau Batasi Kepemilikan Mayoritas di Bank

Jakarta - Bank Indonesia (BI) masih ragu-ragu dalam mengeluarkan kebijakan penghapusan saham mayoritas di industri perbankan RI. Gubernur BI Darmin Nasution mengaku mengalami dilema dalam menetapkan kebijakan tersebut.

"Ada dilema yang jadi pertimbangan juga," kata Darmin dalam Konferensi Pers Bulanan di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (12/1/2012).

Dikatakan Darmin, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, pertama, BI tidak ingin mengambil kebijakan dengan masa transisinya butuh waktu lama. "Kita tidak ingin nanti transisinya lama hingga 20 tahun," kata Darmin.

Selain itu, kata Darmin, jika memang pemegang saham mayoritas dihapuskan maka akan terjadi ketidakpastian saat bank tersebut mengalami masalah.

"Di pihak lain, jika memang ada pemegang saham pengendali maka kalau orang pribadi dan dominan orang pribadi yang memegang bank kalau kesulitan dan bermasalah justru mereka ikut membobol bank itu," terangnya.

Oleh karena itu, Darmin mengatakan BI tengah mencari formulasi wajar dan masuk akal dalam menetapkan kebijakan ini.

"Arahnya mungkin akan berbeda aturan jika bank yang dimiliki pemegang saham pengendali atau perorangan dan pemiliknya PT orangnya satu. Dan berbeda lagi aturannya dengan PT yang pemiliknya tidak terafiliasi dan Lembaga Keuangan yang highly regulated diatur ketat," paparnya.

Nanti ke depan, dengan pengaturan yang berbeda Darmin menambahkan komitmen pemegang saham akan ditambahkan.

(dru/ang)