BI: Kembangkan Infrastruktur Tak Perlu Bikin Bank Baru

Jakarta - Infrastruktur di Indonesia masih carut marut pertumbuhannya. Guna memperkuat sektor pembiayaan infrastruktur diperlukan sebuah bank ataupun lembaga yang berfungsi mengatur skema pembiayaan sektor tersebut.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan untuk membuat bank infrastruktur memang diperlukan dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga persiapannya juga lama.

"Untuk saat ini ekonomi sudah berjalan dengan baik, dan rating dari utang perekonomian kita sudah semakin bagus maka sebenarnya semakin terbuka kesempatan bagi kita untuk merumuskan pembiayaan infrastruktur dengan pembiayaan sumber dana yang lebih luas yaitu lembaga pembiayaan infrastruktur," kata Darmin ketika ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/1/2012).

Menurut Darmin, berdasarkan pengalaman di masa lalu tidak terlalu berhasil jika mendirikan sebuah hal yang baru. "Waktu itu kita punya Bapindo tidak terlalu berhasil memiliki proyek jangka panjang, karena kita tidak punya syarat yang cukup untuk itu," katanya.

Tetapi bagaiamanapun juga di seluruh dunia, lembaga pembiayaan untuk proyek-proyek jangka panjang itu praktis dimiliki oleh setiap negara meski tidak selalu pembiayaan infrastruktur tetapi berupa development bank saja.

"Di China punya development bank, di semua negara ada. Tetapi memang untuk mengembangkan lembaga pembiayaan seperti ini dia lembaga yang professional, syaratnya itu jangan sampai ada moral hazard itu dari pemiliknya pengurusnya dan sebagainya," jelasnya.

"Kita sebetulnya sudah masuk dalam tahap yang lebih siap bila kita bandingkan situasi kita sekarang dari sebelum krisis bukan saja dari financial tapi juga secara internasional ktia sudah lebih baik," imbuh Darmin.

Lebih jauh Darmin mengatakan pembiayaan infrastruktur itu sifatnya mendesak dan penting. Yang menjadi fokus adalah bagaimana memproses kesiapan dari pembentukan maupun perumusan lembaga ini.

(dru/dnl)