BI Siapkan Rp 62,7 Miliar Untuk Pengalihan OJK

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution memperkirakan anggaran infrastruktur dan teknologi informasi dalam rangka fungsi pengawasan dalam lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai Rp 62,7 miliar.

Darmin menyampaikan hal ini dalam RDP bersama Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2012).

"Anggaran penyiapan infrastruktur dan teknologi OJK telah disediakan anggaran investasi sementara Rp 55 miliar," katanya.

Ia menambahkan, terdapat anggaran lain sebesar Rp 7,7 miliar yang diperuntukkan sebagai persiapan seperti penataan organisasi dan SDM, penyiapan data dan sistem informasi, pengelolaan dokumen serta perencanaan aset logistik.

"Pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke OJK, BI akan bekerjasama dengan Kemenkeu," tambahnya.

Sementara, anggaran untuk penguatan kantor Bank Indonesia dialokasikan sebesar Rp 58,7 miliar. Kemudian, anggaran operasional rutin dan investasi untuk KBI secara total pada tahun 2012 mencapai Rp 623,3 miliar.

"Angka ini meningkat 27,65% dari realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 488,3 miliar," tegasnya.

UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan DPR pada 27 Oktober 2011 lalu. OJK merupakan lembaga independen dengan sembilan anggota dewan komisaris bersifat kolektif kolegial. Meski ada dua anggota unsur perwakilan ex-offico dari pemerintah perwakilan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, OJK diharapkan tidak menjadi bagian dari kekuasaan dalam melaksanakan tugasnya.

BI Raup Rp 28,95 Triliun di 2011

Darmin juga menyampaikan, realisasi anggaran penerimaan tercatat dalam Anggaran Tahunan Bank Indoensia (ATBI) 2011 mencapai Rp 28,959 triliun. Angka ini 127,89% dari target yang ditetapkan.

Sementara realisasi anggaran pengeluaran sebesar Rp 3,971 triliun atau hanya 75,4% persen dari ATBI tahun 2011. Realisasi anggaran tercatat dan pengeluaran mendapat sanjungan dari anggota DPR, karena dianggap BI bekerja efektif.

Lanjut Darmin, realisasi penerimaan terbesar ada di pos pengelolaan devisa. Nilainya mencapai Rp 23,339 triliun atau 122,38% dari ATBI 2011. Kemudian, realisasi pengeluaran terbesar pada pengelolaan SDM, mencapai Rp 1,724 triliun atau 86,76% persen dari ATBI 2011.

Sampai November 2011, Darmin mengaku, pertumbuhan kredit mencapai 26% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu. Di mana kredit investasi, modal kerja, konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 36%, kredit modal kerja 22,2%, dan konsumsi 26%.

(wep/dnl)