Ini 'Jurus' SBY Tidak Tambah Utang Baru

Ini 'Jurus' SBY Tidak Tambah Utang Baru

- detikFinance
Sabtu, 31 Mar 2012 22:56 WIB
Ini Jurus SBY Tidak Tambah Utang Baru
Jakarta - Tertundanya keingan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi akibat yang dilandasi karena kondisi gejolak perekonomian dunia dan terus melonjaknya harga minyak dunia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan Pemerintah tidak perlu menambah utang-utang baru guna menjaga defisit keuangan.

"Kita tidak perlu tambah utang-utang baru, dan tetap dapat menjaga rasio utang kita yang saat ini diposisi 25%," kata SBY dalam pidatonya menanggapi hasil Paripurna DPR RI, di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (31/3/2012) malam.

Menurut SBY, upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga rasio utang tetap 25% harus dilakukan dengan upaya khusus diantaranya, pengehamatan energi yang dilakukan dengan sangat serius, mempercepat konversi BBM ke Bahan Bakar Gas.

"Penghematan energi harus dilakukan sangat serius, kedua konversi BBM ke BBG segera dipercepat dan diimplementasikan," ujarnya.

Upaya lainnya kata SBY, mengoptimalkan penerimaan negara seperti Pajak dan Usaha Pertambangan yang bisa meningkatkan penerimaan negara.

"Serta melakukan berbagai penghematan anggaran Kementerian, Kementerian antar lembaga sampai ke daerah," imbuhnya.

Semua itu, tegas Presiden SBY, bertujuan agar defisit anggaran APBN-P tetap pada posisi wajar dan tidak melanggar undang-undang yang mensyaratkan maksimal defisit anggaran 3%.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR memperbesar defisit anggaran tahun ini melalui APBN-P 2012 dari Rp 124,02 triliun (1,53% dari PDB) menjadi Rp 190,1 triliun (2,23% dari PDB). Target utang bakal naik.

"Disepakati defisit anggaran negara dalam APBN-P 2012 menjadi Rp 190,1 triliun atau 2,23% PDB," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Melchias Markus Mekeng dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Melchias menjelaskan membengkaknya defisit tersebut karena memperhitungkan selisih antara target penerimaan negara dan hibah Rp 1.358,2 triliun dan belanja negara Rp 1.548,3 triliun.

Untuk menutup defisit tersebut, target utang pemerintah dinaikkan Rp 22,6 triliun menjadi Rp 156,16 triliun. Adapun rinciannya adalah
sebagai berikut:


  • Pinjaman luar negeri awalnya turun Rp 2,53 triliun menjadi minus Rp 4,42 triliun
  • Penerbitan surat berharga negara (netto) naik Rp 25 triliun menjadi Rp 159,59 triliun
  • Pinjaman dalam negeri (neto) naik Rp 131 miliar menjadi Rp 991,2 miliar
(rrd/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads