.webp)
Menteri Keuangan Agus Martowardojo angkat bicara mengenai akuisisi saham Temasek yang dilakukan DBS Group Holdings (DBS) di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon). Agus Marto mengungkapkan akusisi tersebut perlu dipertanyakan sebab Bank Indonesia (BI) berencana membatasi kepemilikan saham di sebuah bank.
"Kalau saya ingin menyampaikan berita tentang DBS melakukan transaksi pembelian saham Danamon di luar negeri, cukup perlu dipertanyakan," kata Agus di Kantornya, Jalan Wahidin, Rabu (11/4/2012).
"Saya mendengar setelah itu terjadi, BI mengundang DBS untuk penjelasan. Saya berpendapat bahwa pemilik Danamon seharusnya tahu bahwa regulator yang mensupervisi bank di Indonesia sudah menyampaikan kepada publik bahwa akan ada aturan terkait pembatasan saham yang dimiliki oleh pemegang saham lokal maupun internasional," kata Agus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemilik Danamon tidak mengindahkan dan melakukan transaksi itu seolah ada di luar negeri dan tidak perlu bicara dengan BI, saya pikir itu ada yang perlu dikoreksi. Perlu ada yang ditegur dan dikoreksi, karena biar bagaimana itu adalah bank yang beroperasi di Indonesia," ungkap Agus.
Lebih jauh Agus meminta agar pihak asing bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada BI sebelum main beli-beli saham bank di Indonesia. Ia meminta BI untuk mengoreksi apa yang telah dilakukan.
"Karena yang lain adalah beberapa bank yang mempunyai kondisi kurang lebih sama, itu perkembangannya menunjukkan kondisi yang tidak cukup menggembirakan. Ada yang dimerger, delisting artinya tidak menjadi perusahaan terbuka, atau ada juga contoh yang saham dimiliki publik berkurang drastis," jelas Agus.
Ia juga meminta agar komitmen pemegang saham baru untuk menjelaskan rencana bisnis dan pegang teguh bank di Indonesia dalam waktu jangka panjang. Agus Marto mengharapkan bank yang diakuisisi tidak akan menjadi perusahaan tertutup yang 'rawan' akan penyimpangan.
Selain itu, Agus Marto menegaskan jika pihak asing bisa seenaknya melakukan akuisisi seharusnya RI juga bisa melakukan hal serupa di luar negeri.
"Kalau bank-bank asing bisa berkembang dan mendapat fasilitas dan kesempatan luas, apakah bank-bank Indonesia punya kesempatan dan akses yang sama? Itu saya rasa kita semua paham bahwa itu merupakan agenda regulator," tutup Agus. (dru/dnl)
