Jalani 3 Aksi Korporasi, BTN Harap Dapat Duit Rp 5 triliun

Jalani 3 Aksi Korporasi, BTN Harap Dapat Duit Rp 5 triliun

Whery Enggo Prayogi - detikFinance
Kamis, 19 Apr 2012 15:07 WIB
Jalani 3 Aksi Korporasi, BTN Harap Dapat Duit Rp 5 triliun
Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) siap menggelar tiga aksi korporasi tahun ini. Pelepasan saham baru atau rights issue, penawaran umum obligasi berkelanjutan dan KIK-EBA dengan total Rp 5 triliun.

Menurut Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro, aksi korporasi terdekat adalah penerbitan obligasi. Pekan depan perseroan siap menawarkan surat utang sekitar Rp 2 triliun. Obligasi ini menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan total Rp 4 triliun.

"Minggu depan kita beauty contest. Untuk tahap I obligasi berkelanjutan Rp 2 triliun, dari total Rp 4 triliun yang diajukan," kata Iqbal di kantornya, Jakarta, Kamis (19/4/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Keuangan BTN, Saud Pardede menambahkan, obligasi Rp 2 triliun bertujuan sebagai dana ekspansi dan pelunasan surat utang yang jatuh tempo. "Yang jatuh tempo ada tapi kecil sekitar Rp 650 miliar. Sisanya untuk ekspansi," tegasnya.

Obligasi tahap I Rp 2 triliun memiliki jangka waktu 10 tahun. Perseroan telah menunjuk penjamin emisi (underwriter) diantaranya Danareksa Sekuritas, IndoPremier Securities dan CIMB Securities.

Aksi kedua yang disiapkan akan Efek Beragun Aset dengan total nilai Rp 1 triliun. Rencana penerbitan EVA rencananya pada semester II.

Satu lagi, penerbitan saham baru atau rights issue. Rencananya total dana yang dihimpun dari aksi ini Rp 2 triliun, hingga penggalangan dana eksternal BTN tahun 2012 mencapai Rp 5 triliun.

Saat ini perseroan tengah tender pemilihan penjamin emisi. Sambil lalu, BTN akan menghadap Komisi VI dan XI untuk meminta persetujuan.

"Minggu lalu sudah menghadap Kementerian Keuangan dan BUMN. Saat ini masih seleksi penjamin emisi, BAE dan lain-lain," ucapnya.

Porsi saham baru yang akan dilepas sekitar 10%-11,9%. Dengan pelepasan ini pemerintah masih menjadi pemegang saham mayoritas, 60%. "Pemerintah maunya mayoritas, dari yang dilepas maksimal 10%, masih mayoritas. Sebelum rights issue saham pemerintah 72%, tapi kan 2%-nya MESOP," imbuh Saud.

(wep/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads