BI: Tak Semua Kebijakan yang Dikeluarkan itu Populer

Jakarta - Tidak semua peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) disambut positif karena dinilai tidak populer. Peraturan tersebut umumnya yang bersifat forward looking atau peraturan yang harus diambil saat itu juga karena tujuannya untuk melindungi industri keuangan dan perbankan dari ekonomi yang tidak pasti atau fluktatif.

Demikian diungkapkan oleh Deputi Gubernur BI, Muliaman D Hadad saat berbicara pada acara diskusi di Hotel Shangri La, Jakarta, Senin (15/5/2012).

"Maka diperlukan kebijakan countership untuk mengantisipasi siklus ini khususnya saat ekonomi menurun," sambungnya.

Seperti diketahui BI mengeluarkan surat edaran yang menaikkan besaran uang muka untuk kredit kepemilkan ruman (KPR) serta kredit kepemilikan motor dan mobil. Peraturan tersebut memperoleh kritikan baik dari pelaku usaha, perbankan dan masyarakat.

Muliaman juga menjelaskan umumnya kebijakan countership yang dikeluarkan oleh BI tersebut bersifat tidak populer padahal tujuannya adalah melindungi kondisi industri keuangan dan perbankan di Indonesia.

"Aturan ini biasanya tidak populer," ungkapnya.

Selain berbicara mengenai kebijakan, Muliaman juga menyinggung investment grade Indonesia yang tumbuh baik, dia menjelaskan jika investasi di Indonesia telah mencapai investment grade babak baru.

Saat ini investor yang akan berinvestasi di Indonesia tidak hanya berpikir paka return atau pengembalian investasi tapi ke depannya akan menghadapi investor yang berpikir jangka panjang.

"Untuk mendukung itu diperlukan dukungan infrastruktur, GCG, kondisi keuangan dan juga resiko (investasi) yang jelas," tutupnya.

(hen/dru)