"Kehadiran lembaga ini harus mampu menjawab harapan masyarakat dan meningkatkan peran ekonomi dari sektor keuangan," kata Muliaman kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (19/6/2012).
Muliaman juga memberikan catatan masa transisi keberadaan OJK harus berjalan dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, Pembahasan pimpinan dan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berlangsung tertutup. Muliaman Hadad terpilih sebagai Ketua OJK secara aklamasi oleh Komisi XI DPR.
Muliaman Darmansyah Hadad lahir di Bekasi pada 1960. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia Jakarta dan gelar PhD dalam bidang business and economic dari Monash University Melbourne Australia. Muliaman mengawali karirnya sebagai staf umum di Kantor BI Mataram pada 1986.
Pada tahun 2003 diangkat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan dan sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan sejak tahun 2005. Saat ini ia juga aktif dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai Sekjen, dan dosen di beberapa perguruan tinggi di Jakarta.
Muliaman D. Hadad diangkat pertama kali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.69/P Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006. Muliaman juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), dan juga Financial Stability Board (FSB). Diluar kedinasannya, Muliaman juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Ia juga bisa dibilang 'ahli' dalam penelitian dan pengaturan perbankan, juga orang yang membesarkan Direktorat Penelitan dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia.
Muliaman D Hadad dilantik kembali menjadi Deputi Gubernur BI oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa. Pelantikan berlangsung di Gedung MA, Kamis, (29/12/2011).
Muliaman terpilih mengalahkan Wakil Direktur Bank Mandiri Riswinandi dan merupakan hasil pilihan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat. Muliaman diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.75/P tanggal 21 Desember 2011 dan diambil sumpahnya (dilantik) pada tanggal 29 Desember 2011.
(dru/dnl)











































