Ini 4 Alasan Menolak Komitmen RI Beri Pinjaman ke IMF US$ 1 Miliar

Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan akan memberikan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperkuat permodalan lembaga tersebut. Dana sebesar US$ 1 Miliar atau sekitar Rp 9,4 triliun berasal dari cadangan devisa Indonesia di Bank Indonesia akan disiapkan.

Para lembaga swadaya masyarakat (LSM) langsung reaktif terhadap komitmen tersebut. Setidaknya penolakan ini disampaikan oleh Koalisi Anti Utang (KAU), Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Relawan Peduli Demokrasi (REPDEM), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI).

Dalam pernyataan sikap mereka yang dikutip detikFinance, Minggu (1/7/2012) menegaskan bahwa hal itu bukanlah pinjaman, melainkan kesepakatan G20 untuk meningkatkan permodalan oleh Anggota IMF yang juga ditetapkan pada pertemuan tahunan IMF bulan Juni 2012, dengan jumlah total mencapai US$ 430 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk menanggulangi krisis ekonomi di Eropa dan dampaknya di negara berkembang. Seperti disebutkan dalam siaran pers IMF No. 12/148, Indonesia, Malaysia dan Thailand menyatakan komitmennya untuk bergabung dengan upaya internasional tersebut dan akan melakukan konsultasi di dalam negeri terkait hal itu.

"Kami berbagai organisasi masyarakat sipil menentang keras komitmen pemerintah Indonesia untuk menambah modal IMF," jelas keterangan tertulis mereka.

Berikut ini pernyataan mereka:


Pertama, Masih dominannya peran negara maju dalam pengambilan keputusan di IMF menunjukkan bahwa reformasi lembaga keuangan internasional yang didorong oleh G20 adalah palsu dan hanya mengukuhkan sistem kapitalisme saat ini.

Proposal G20 untuk melakukan reformasi terhadap lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, sekaligus memberi mandat kedua institusi ini sebagai agen penting dalam membantu pemulihan krisis. Dalam London Summit disepakati penambahan dana untuk kedua lembaga ini hingga mencapai US$ 1,1 triliun.

Dalam pertemuan G20 di Pittsburg (2009), para pemimpin G20 menyepakati untuk mengalihkan hak suara negara-negara maju sebesar 5% bagi negara berkembang. Mandat yang diberikan oleh anggota G20 tersebut memberi nafas baru kepada IMF setelah lembaga tersebut mengalami krisis legitimasi dan pembiayaan. Bahkan upaya ini disebut-sebut sebagai membangkitkan lembaga yang sudah menjadi fosil.

Meskipun terjadi penambahan persentase hak suara bagi anggota dari negara berkembang, namun jika dibandingkan dari total hak suara masih sangat kecil. Negara-negara maju masih mendominasi pengambilan keputusan dewan eksekutif IMF.

Eropa memegang sepertiga dari kursi di dewan eksekutif dan klaim hak feodal yang dimiliki Eropa selalu menempati peran direktur eksekutif, sedangkan Amerika Serikat memiliki hampir 17% hak suara sehingga memiliki hak veto.

Kedua, Deregulasi, privatisasi dan pengetatan anggaran sosial masih menjadi resep generik IMF kepada negara peminjam. Upaya untuk mereformasi persyaratan utang IMF kepada negara peminjam juga jauh dari harapan. Kebijakan pengetatan fiskal dan moneter masih diberlakukan oleh negara-negara yang menjadi pasien IMF, termasuk di Eropa saat ini.

Umumnya persyaratan yang dikenakan adalah membatasi atau mengurangi pengeluaran pemerintah untuk anggaran publik, membatasi defisit anggaran, mencabut berbagai subsidi publik, privatisasi dan liberalisasi seluruh sektor perekonomian. Sebagaimana pengalaman Indonesia di masa lalu.

Ketiga, Utang IMF untuk mengatasi krisis Eropa hanya akan menguntungkan bank-bank besar penyebab utama krisis di Amerika dan Eropa, sedangkan rakyat di negara penerima utang akan menanggung beban krisis lewat pemotongan anggaran sosial dan pembayaran utang. Bank-bank swasta Jerman dan Perancis adalah pemilik 70% dari total utang Yunani.

Sehingga utang IMF kepada pemerintah Yunani pada akhirnya akan digunakan untuk membayar utang kepada bank-bank swasta tersebut. Sebagaimana terjadi pada Indonesia tahun 1997/1998 yang menunjukkan bahwa resep ekonomi IMF telah menyebabkan beralihnya utang swasta menjadi utang pemerintah, bahkan hingga sekarang, hampir 60 triliun setiap tahunnya dana APBN digunakan untuk membayar obligasi rekap tersebut.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam memperkuat cadangan modal IMF sama dengan terlibat untuk menyengsarakan rakyat di Eropa. Pemerintah tidak belajar dari kesalahan masa lalu ketika masih dalam cengkraman IMF.

Resep IMF dalam menyelesaikan krisis ekonomi di Indonesia terbukti justru semakin memperpuruk kita dengan utang yang menggunung. Bank-bank diselamatkan namun rakyat yang menanggung beban pembayaran utang sampai sekarang.

Keempat, Pemerintah SBY lebih mementingkan citra di panggung internasional daripada memikirkan kondisi rakyat Indonesia. Jumlah dana yang rencananya akan disalurkan kepada IMF tidaklah sedikit dan sangat mengganggu rasa keadilan.

Pemerintah lebih mandahulukan penyelamatan rentenir IMF daripada berinvestasi untuk menambah anggaran pendidikan, kesehatan, pertanian, nelayan, anggaran kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

Pemerintah juga seharusnya berkaca pada kondisi ekonomi Indonesia. Indonesia masih menjadi negara pengutang dengan beban pembayaran utang yang memberatkan anggaran negara.

Jumlah pembayaran utang pada tahun 2011 mencapai Rp 240,517 triliun, bahkan dalam pagu APBN-P 2012, jumlah pembayaran utang pemerintah sudah mencapai Rp 322,709 triliun. Bila dibandingkan porsi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian, jumlah pembayaran utang telah menghabiskan porsi anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan.

"Kami menolak rencana pemerintah tersebut, dan menyerukan agar Indonesia tidak usah terlibat dalam menghidupkan kembali lembaga rentenir internasional seperti IMF," tegas mereka.


(hen/wep)