Saham Pemerintah di Bank BUMN Bakal Terus Tergerus

Jakarta - Kepemilikan saham mayoritas pemerintah pada 4 Bank BUMN diproyeksi akan menyusut. Seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit, Bank BUMN memerlukan tambahan modal dari luar sehingga harus melepas kepemilikan sahamnya.

Pengamat Ekonomi dan Moneter, Raden Pardede menilai pada tahun 2017 diperkirakan dominasi kepemilikan pemerintah pada Bank BUMN akan minim atau di bawah 50 persen seiring meningkatnya kebutuhan permodalan.

"Tahun 2017, 2018 Bank BUMN akan tergerus di bawah 50 persen, itu bisa terjadi kalau ia ingin kreditnya tumbuh di atas 20 persen," ungkap Pardede di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Namun, Ia mempertanyakan pada RUU Perbankan yang saat ini akan dibahas mempertegas aturan kepemilikan saham pemerintah di Bank BUMN bisa di bawah 50 persen.

"Kalau perolehan laba habis kan harus memperoleh injeksi modal apakah dari pemerintah atau pengendali atau dari pasar modal. Apakah itu boleh atau tidak?," tambahnya.

Ditempat yang sama, Ketua Perbanas Sigit Pramono menjelaskan dalam RUU Perbankan yang baru, nantinya harus mengatur status Bank BUMN. Menurutnya apakah nantinya tujuannya murni profit ataukah ada tujuan lainnya.

"Bank BUMN ini akan diperlakukan sebagai bank milik negara atau badan usaha. Ini menjadi persoalan yang harus dijawab dalam UU perbankan yang baru," imbuh Sigit.

(hen/dru)