Menurut salah satu sumber di regulator New York itu dikutip dari Businessweek, Rabu (8/8/2012), pihaknya sudah tidak sabar ingin menghukum Standard Chartered setelah sebelumnya, Kepala Departemen Pelayanan Finansial New York, Benjamin Lawsky, gagal mendorong pemerintah pusat memberi hukuman beberapa bulan lalu.
Padahal, transaksi mencurigakan itu sudah diinvestigasi oleh pemerintah pusat sejak dua tahun lalu, tepatnya pada 6 Agustus, berdasarkan laporan Lawsky.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akan tetapi, langkah Lawsky yang tergesa-gesa menghukum bank yang berbasis di London itu dinilai tidak biasa, kata mantan pejabat Departemen Keuangan AS Jimmy Gurule.
"Dalam enam hingga tujuh kasus terakhir yang melanggar UU AS, ini satu-satunya langkah percepatan yang dilakukan regulator secara tiba-tiba," katanya.
Sayangnya, juru bicara Departemen Pelayanan Finansial New York, David Neustadt, menolak berkomentar. Julie Gibson, juru bicara Standard Chartered cabang AS juga melakukan hal yang sama.
Seperti diketahui, Standard Chartered dituduh membantu Iran dalam melakukan transaksi total sebanyak US$ 250 miliar (Rp 2.250 triliun).
Langkah ini dinilai menyalahi sanksi embargo yang diberikan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Kasus seperti ini bukan merupakan yang pertama terjadi bank-bank raksasa Inggris.
Ambil contoh Barclays, CEO bank tersebut Bob Diamond sudah diminta lengser gara-gara terlibat manipulasi suku bunga. Selain itu, masih ada HSBC yang terkena denda akibat terlibat pencucian uang dengan kartel narkoba Meksiko.
(ang/dru)











































