INFID: RAPBN 2005 Tak Berpijak pada MDGs

Jakarta - INFID menilai RAPBN 2005 tidak berpijak pada platform pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals/MDGs). Pasalnya, alokasi terbesar RAPBN 2005 justru untuk membayar bunga utang yang sebesar Rp 63,986 triliun."Prioritas kedua dari RAPBN 2005 adalah belanja pegawai sebesar Rp 62,2 triliun. Sedangkan, alokasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan dan lain-lain nampak sekali bukan prioritas," kata Sekretaris Eksekutif INFID Binny Buchory dalam dialog nasional di Wisma Metropolitan I, Jl. Jend. Sudirman, Jakarta, Selasa, (31/8/2004).Ditegaskan Binny, RAPBN 2005 tidak mampu memberikan perlindungan secara nyata untuk memenuhi kebutuhan, penanganan permasalahan dan investasi sumber daya manusia untuk mencapat kesejahteraan rakyat.Binny juga mengkritik laporan pencapaian MDGs yang disampaikan pemerintah, di mana tidak mencantumkan goal ke delapan tentang pemanfaatan utang luar negeri untuk tujuan kesejahteraan rakyat.Padahal, kata dia, negara lain seperti Vietnam dan Kenya menyampaikan perkembangannya menyangkut goal kedelapan itu. Pemerintah, kata Binny, menyebutkan, Indonesia secara berkembang hanya melaporkan goal kesatu-ketujuh. Sedangkan, yang bertanggungjawab terhadap pelaporan goal kedelapan adalah negara-negara maju.Pada kesempatan itu, Binny juga menyarankan tiga hal yang bisa diambil pemerintah Indonesia dalam konteks goal kedelapan yang terkait dengan kerjasama pembangunan global.Pertama, pemerintah perlu mengkaji kembali hubungan Indonesia dengan negara-negara donor dalam masalah pembiayaan pembangunan.Kedua, melakukan kajian tentang efektifitas bantuan danperjanjian perdagangan, karena Bappenas pernah menyatakan 75 persen bantuan dari negara donor kembali ke negara tersebut.Dan, ketiga, dengan beban utang dalam dan luar negeri yang mencapai 140 miliar dolar AS, Indonesia perlu segera memiliki kajian independen mengenai debt sustainability. (mi/)