BI: BBM Tak Naik, Defisit Transaksi Berjalan Sulit 'Sembuh'

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai semakin molornya pemerintah menyesuaikan harga BBM, maka akan semakin sulit memperbaiki defisit neraca berjalan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi pun dapat terganggu.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution saat ini permasalahan yang terjadi di Indonesia ada pada defisit transaksi berjalan. Hal ini terjadi karena meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk baik tetapi industri dalam negeri belum mampu menghasilkan barang modal.

"Ini membuat kita terpaksa impor," ujar Darmin dalam rapat dengan komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (5/9/2012).

Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah juga tidak mampu menaikkan harga BBM. Hal ini membuat impor BBM semakin besar dan defisit pun semakin melebar. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan kondisi 10 tahun terakhir di mana pemerintah mampu menaikkan harga BBM ketika defisit transaksi berjalan mulai terjadi.

"Padahal dalam 10 tahun terakhir kita sudah pernah melakukan adjustment. Pada tahun 2005 kita di kuatral ke 2 defisit transaksi berjalan terjadi karena impor tinggi dan mini krisis, apa yang dilakukan pemerintah pertama-tama adalah menaikkan harga BBM. Itu dilakukan, kemudian BI menaikkan policy ratenya atau BI ratenya, ditambah lagi kurs rupiah melemah, dalam waktu 1-2 kuartal adjustmentnya selesai, PE kembali normal," ujarnya.

"Tahun 2008 terjadi lagi, cuma waktu itu menaikkan BBM-nya agak lambat sehingga proses adjusmentnya butuh 3 kuartal, tapi semuanya sama, policynya naikkan harga BBM, policy rate dinaikkan," tambahnya.

Darmin menilai proses perbaikan defisit ini akan lebih panjang pada tahun ini karena tidak jadinya rencana pemerintah menaikkan BBM. Sebagai bentuk pengaruhnya, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada pada kisaran 6,1-6,5 persen dengan titik tengah 6,4 persen pada tahun ini. Sementara, untuk tahun depan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,3-6,7 persen dengan titik 6,6 persen.

"Kuartal II 2012 defisit transaksi berjalan kita sudah USD 6,1 miliar atau setara dengan 3,1% dari PDB apalagi perekonomian dunia belum lebih baik," tandasnya.

(nia/dru)