BI Yakin Asumsi Rupiah 2005 Tercapai

Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom mengatakan, kendati di akhir tahun 2005 good mood effect dari suksesnya pemilu presiden sudah tidak akan ada lagi, BI tetap optimis range rupiah dalam RAPBN 2005 sebesar Rp 8.600 masih bisa dicapai."Tentunya bisa dipertanyakan, apakah menjelang akhir tahun 2005 good mood effect masih berlaku, mungkin tidak tapi ada faktor lain yang bisa mendukung kenapa kami perkirakan range itu masih bisa dicapai dan reasonable," kata Miranda sambil menambahkan bahwa BI akan melakukan sejumlah langkah untuk mencapai target itu.Langkah yang telah ditempuh BI sejak saat ini, ungkap Miranda di hadapan Panitia Anggaran DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu, (1/9/2004), telah memperhitungkan dampak dari tightining bias dari dolar AS, di mana BI mengusahakan kebijakan itu tidak harus selalu di-absord melalu kenaikan suku bunga atau pelemahan rupiah."Caranya secara umum bisa dikatakan dalam langkah-langkah kami melakukan operasi moneter baik dalam maupun luar negeri dan juga langkah-langkah kami dalam memperbaiki kondisi perbankan secara keseluruhan," katanya.Dengan langkah ini, kata dia, secara tidak langsung akan mendukung kemampuan perbankan mengelola cash flow dan kebutuhan dolar AS bagi bank tersebut dan kebutuhan nasabahnya.Miranda mengakui fluktuasi nilai tukar dalam satu negara yang menganut floating exchange rate dan ekonomi terbuka seperti Indonesia sangat wajar."Tapi range Rp 8.600 itu masih masuk akal, karena menurut perkiraan kami setelah pemilu akan ada good mood effect dan ini akan berpengaruh pada sikap pemain pasar yang umumnya memberi dampak sentimen positif," katanya.Miranda mengakui untuk tiga asumsi makro yakni pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 5,5 persen dan rupiah Rp 8.600 masih masuk akal dan bisa dicapai namun perlu disiplin yang ketat.Sementara Menkeu Boediono mengatakan, semestinya sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2005 yang telah disepakati tidak diubah lagi. Pasalnya, asumsi yang telah diumumkan pemerintah itu sudah dicerna kalangan pasar dan sejauh ini sudah mendapat respon yang cukup baik. "Kalu diubah lagi nanti akan menimbulkan ketidakpastian," kata Menkeu Boediono. (mi/)