Pemerintah Tak Serius Dukung Penerbitan Obligasi Daerah

Jakarta - Pemerintah pusat dinilai tidak serius memberikan peluang kepada daerah untuk menerbitkan obligasi. Pasalnya, pemerintah hingga kini masih melakukan pelarangan dan tidak menyiapkan perangkat yang diperlukan untuk mengontrol penerbitan obligasi tersebut."Kapan saja bisa diterapkan asalkan daerah sudah menyiapkan perangkat dan persyaratannya. Tidak perlu ada deadline, tapi kenyataannya pemerintah pusat saat ini tidak membuat persiapan-persiapan," kata ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, di sela-sela seminar mengenai otonomi daerah di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (8/9/2004).Disebutkan Faisal, sebelum menerbitkan obligasi, pemerintah daerah harus menyiapkan langkah-langkah seperti membuat neraca keuangan, merinci rencana penggunaan dana dan dilakukannya rating obligasi. "Misalnya yang boleh menerbitkan adalah Pemda yang memiliki rating minimal BB+. Aturan-aturan itu harus dibuat dari sekarang, tapi sekarang ini belum ada," katanya.Ketika disinggung soal potensi gagal bayar (default), Faisal menyebutkan hal itu tidak tertutup kemungkinan. Akan tetapi menurutnya potensi default kecil kemungkinan terjadi jika ratingnya AAA atau minimal A-. "Potensi default memang ada, tapi kecil, makanya bisa saja dibuat dana back up," tutur mantan sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) ini.Faisal tidak sepakat jika nantinya daerah menggantungkan sepenuhnya jaminan pemerintah pusat jika sewaktu-waktu mengalami default. Alasannya, jika obligasi itu dijamin pemerintah pusat, maka hanya akan menimbulkan moral hazard. (ani/)