Kredit Infrastruktur Lambat, Bos BNI Keluhkan Pembebasan Lahan

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) makin serius membiayai proyek-proyek infrastruktur. Tercatat dana jangka panjang yang disiapkan untuk kredit sektor ini mencapai Rp 90 triliun.

Direktur Utama BNI Gatot Suwondo menjelaskan, sektor infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal. Seiring program pemerintah menggenjot ketertinggalan ini, BNI mengaku siap mendukung.

"Plafon kredit kita untuk infrastruktur besar ya, Rp 90 triliun. Ini komitmen kita secara jangka panjang," kata Gatot di kantornya, Jakarta, Selasa (16/10/2012).

Menurutnya, banyak subsektor infrastruktur yang menjadi andalan pembiayaan BNI di masa mendatang, mulai dari jalan tol, pelabuhan, termasuk pula alutsista.

Namun sayangnya, pencairan kredit masih seret. Dari komitmen Rp 90 triliun yang sudah didengungkan sejak 2008, hingga Agustus tahun ini baru terealisasi Rp 50 triliun.

Hambatan yang paling mendasar dari lambannya pencairan kredit infrastruktur adalah pembebasan lahan. Meski aturan pembebasan lahan sudah rampung, tetap saja sulit direalisasikan.

"Hambatan terbesar infrastruktur adalah pembebasan lahan. Dan yang prosesnya paling sulit, jalan tol dibandingkan proyek lain. Misalkan pelabuhan," tambahnya. Data BNI menunjukkan, plafon pembiayaan infrastruktur jalan tol perseroan mencapai Rp 6 triliun, namun baru terpakai Rp 2 triliun.

Masih kecilnya pencairan kredit juga terlihat pada pembiayaan listrik. Dari plafon Rp 20 triliun, praktis baru terpakai Rp 11 triliun. Realisasi kredit yang disiapkan untuk sub sektor transportasi juga baru Rp 5 triliun, dari Rp 7,5 triliun yang disiapkan.

"Untuk (kredit infrastruktur) telekomunikasi, dari pembangunan BTS juga baru terserap hampir Rp 5 triliun, dari plafon Rp 8 triliun," tutur Direktur Business Banking BNI Krishna Suparto.

(wep/dnl)