SBY Minta Anggaran Cepat 'Cair' Agar Bos OJK Bisa Gajian

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap anggaran gaji Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah alot dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa segera diselesaikan. Hal ini menurut SBY sangat penting mengingat para Bos OJK belum bisa menikmati gaji.

"Prosedur harus tetap diikuti, tidak dijelaskan ke DPR saja tapi juga masyarakat bahwa anggaran itu juga diperlukan. Presiden berharap segera turun anggaran tersebut," kata Staf Khusus SBY bidang Ekonomi Firmanzah ketika ditemui di Istana Merdeka, Senin (22/10/2012).

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat memang belum menyetujui anggaran remunerasi Otoritas Jasa Keuangan. Pasalnya DPR memandang OJK belum menjelaskan secara rinci dan lengkap perihal penggunaan anggaran remunerasi tersebut.

Dalam pertemuan dengan SBY, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menambahkan, selain mengenai anggaran pihaknya juga membicarakan mengenai rencana pungutan yang dibebankan kepada industri jasa keuangan.

"Kami laporkan juga progress misalnya rencana OJK akan mengenakan pungutan pada industri, rencana sosialisasi OJK kepada seluruh lapisan masyarakat kemudian kami sampaikan 9 program kerja pokok kepada Presiden," jelas Muliaman.

Mulai dari rencana penguatan pengaturan, rencana penguatan pengawasan, rencana pengembangan industri keuangan nasional secara nasional, termasuk pendalaman
industri keuangan, penegakan hukum.

"Kemudian juga bagaimana membangun crisis management protocol yang baik. Terutama mengantisipasi perkembangan-perkembangan krisis," terangnya.

"Presiden berpesan bahwa intinya menghargai apa yang sudah kita capai. Progress yang ada hari ini, meminta agar itu dilanjutkan kemudian ada beberapa hal penting yaitu untik meyakini bahwa masa transisi dapat berjalan dengan baik. Agar tetap ada kepastian dan confidence bagi masy dan industri," jelas mantan Deputi Gubernur BI ini.
(dru/dnl)