SBY Diminta Usulkan Nama Deputi Gubernur Senior BI

SBY Diminta Usulkan Nama Deputi Gubernur Senior BI

- detikFinance
Kamis, 08 Nov 2012 10:45 WIB
SBY Diminta Usulkan Nama Deputi Gubernur Senior BI
Jakarta - Sudah 3 tahun, posisi Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) kosong. Kekosongan ini terjadi karena Darmin Nasution terpilih menjadi gubernur BI sejak tahun 2009. Akibat kekosongan ini, Darmin harus mengerjakan tugas Gubernur dan Deputi Gubernur Senior BI, padahal saat Indonesia sedang dikepung krisis dan kelesuan ekonomi dunia.

Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait pun berharap Presiden SBY, sesuai undang-undang harus mengajukan nama Deputi Gubernur Senior kepada DPR untuk dipilih.

"Tugasnya (Deputi Gubernur Senior) cukup penting ngurus perbankan, hukum, SDM dan keuangan internal sementara Gubernur BI bertugas untuk moneter, hubungan internasional, ke forum G-20 (internasional), saya melihat bahwa di tengah kondisi perekonomian (krisis dan kelesuan) sekarang hubungan internasional menjadi penting," tutur Maruarar ke detikFinance, Kamis (8/11/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui posisi Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang Deputi Gubernur. Saat ini jumlah Dewan Gubernur BI yang aktif adalah lima orang.

Politisi PDIP ini pun mengaku komposisi lima orang Dewan Gubernur ini sangat timpang dalam mengurusi berbagai urusan moneter dan perbankan sehingga tugas dan tanggung jawab Dewan Gubernur BI semakin berat.

"Saya melihat yang 5 orang jelas tidak maksimal tugas BI, apalagi situasi makro internasional perlu mendapatkan perhatian," tambahnya.

Terkait, berkurang jumlah Dewan Gubernur khususnya kekosongan kursi Deputi Gubernur Senior, tambah Maruarar, tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi BI mengawasi dan mengatur perbankan yang akan pindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2014.

"Saya rasa, pengawasan perbankan 2014, Januari kalau pun diawasi dipindahkan OJK tapi komunikasi dan kordinasi dengan OJK kan harus ada," pungkasnya.

(feb/dru)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads