Pungutan OJK Paling Besar 0,06% dari Total Aset Jasa Keuangan

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siapkan besaran pungutan bagi pihak yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan. Kisaran yang disiapkan yaitu sebesar 0,03-0,06 persen dari aset.

Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK, Mulabasa Hutabarat menyebutkan terdapat 6 bagian pungutan yang disiapkan OJK.

Untuk Bank Umum, BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Lembaga Pembiayaan yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta Lembaga Jasa Keuangan lainnya yaitu Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, dalam satu tahun besaran pungutan sekitar 0,03-0,06 persen dari aset.

"Ini angka minimal dan maksimal yang nanti kita minta masukan industri, kira-kira yang mana yang pas. Ini sudah kita lakukan simulasi dan dilakukan di banyak negara. Nanti setelah ditentukan hanya 1 angka, bukan range lagi," ujar Mulabasa dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan OJK di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Menurut Mulabasa pungutan OJK ini belum berlaku 100 persen pada masa transisi. Skema pembayaran pungutan ini, pada tahun 2013 dibayar 50 persen, tahun 2014 sebesar 75 persen, barulah pada tahun 2015 pembayaran pungutan dilakukan 100 persen.

Selain sektor yang disebutkan di atas, terdapat sektor lain yang memiliki pungutan yang berbeda-beda, seperti Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek yang besaran pungutannya sekitar 7,5-15 persen dari pendapatan usaha.

Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang mengadminitrasikan Rekening nasabah dikenakan besaran sekitar 0,015-0,03 persen dari aset. Bank Kustodian yang melakukan aktivitas terkait pengelolaan investasi sebesar 0,5 persen dari imbalan jasa kustodian.

Emiten dan Perusahaan Publik dengan kategori perusahaan dengan jumlah aset lebih dari Rp 10 triliun dikenakan pungutan sekitar Rp 50-100 juta, perusahaan dengan jumlah aset Rp 5-10 triliun dikenakan pungutan sekitar Rp 25-50 juta, perusahaan dengan jumlah aset Rp 1-5 triliun dikenakan pungutan sekitar Rp 17,5-35 juta, dan perusahaan dengan jumlah aset kurang Rp 1 triliun dikenakan pungutan sekitar Rp 7,5-15 juta.

Agen penjual efek reksa dana dikenakan Rp 50-100 juta per tahun per perusahaan. Sementara penasihat investasi dikenakan pungutan Rp 2,5-5 juta per perusahaan atau Rp 250-500 ribu per orang.

Masih banyak sektor yang memiliki pungutan yang berbeda-beda. Namun, bagi pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran pungutan dikenakan sanksi denda berupa bunga sebesar 2 persen per bulan dari jumlah pungutan yang wajib dibayarkan dan maksimal 24 bulan.

"Jadi selain itu ada sanksi berupa peringatan tertulis, hingga pencabutan izin usaha. PP yang nanti ditetapkan akan berlaku per 31 Desember 2012," tandas Mulabasa.

(nia/dru)