BI Beri Kelonggaran BPD Buka Kantor Cabang di Daerah

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution mengungkapkan kebijakan pengaturan Kegiatan Usaha dan Perluasan Jaringan kantor Bank Berdasarkan Modal atau Multiple License akan dilonggarkan untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Darmin beralasan, kelonggaran ini supaya penyaluran kredit UMKM oleh BPD bisa lebih luas dan BPD menjadi jawara di daerahnya masing-masing.

"Kita ingin supaya kredit yang diberikan supaya fokus kepada UMKM, itu yang kita ciptakan supaya BPD regional champion di daerah, kita berikan keringanan," tutur Darmin pada acara diskusi BPD di Gedung Kebon Sirih Kompleks Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Sedangkan hal senada tidak berlaku untuk perbankan umum. Hal ini dilakukan agar BPD bisa menjadi jawara di daerahnya masing-masing.

"Kita tidak berlakukan BPD, kalau mau (buka cabang atau unit) di setiap kabupaten atau kecamatan silahkan, kita cukup memperhatikan posisi BPD, kita anggap begitu pentingnya bagi daerah," tambahnya.

Selain itu, untuk mendorong dan memperluas pemberian kredit di daerah. BI melihat perlu adanya sinergi kerjasama antara BPD dengan BPR dalam bentuk penyelenggaraan APEX Bank yakni BPD bertindak sebagai bank induk penyaluran kredit.

"Selain itu ada juga BPD regional champion, ada itu program yang disebut APEX Bank, tapi kalau BPD-nya tidak sanggup dan tidak memenuhi syarat, kita ingin program tidak terbengkalai. Kita buka pintu ke bank umum supaya berjalan," pungkasnya.

(feb/dru)